Ponorogo (beritajatim.com) – Kalangan legislatif angkat bicara terkait permasalahan gedung sekolah di Kabupaten Ponorogo yang rusak.
Yang menyeruak ke publik, setidaknya ada 3 sekolah yang saat ini mengalami kerusakan. Yakni SDN 1 Purwosari di Kecamatan Babadan, SDN Nongkodono di Kecamatan Kauman dan SDN 2 Karangpatihan di Kecamatan Pulung.
Bahkan lokasi terakhir itu, semua ruang kelasnya tidak bisa digunakan. Alhasil, siswa-siswi dan gurunya harus melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di tenda darurat dan rumah warga sekitar.
“Sekolah rusak tersebar di beberapa titik di Kabupaten Ponorogo,” kata Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Miseri Efendy, Sabtu (3/9/2022).
Miseri mengungkapkan bahwa permasalahan sekolah rusak ini juga dibahas oleh pihak eksekutif. Yakni dalam kegiatan pembahasan harmonisasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Ponorogo. Dalam pembahasan itu, jumlah sekolah yang rusak cukup banyak. Tidak hanya sebatas jumlah yang selama ini muncul di publik.
“Ada juga gedung sekolah rusak di Desa Pomahan Kecamatan Pulung, Desa Pagerukir di Kecamatan Sampung dan di Desa /Kecamatan Jambon,” katanya.
Miseri yang juga menjabat sebagai wakil ketua banggar meminta kalangan eksekutif lebih selektif dalam rehabilitasi gedung sekolah. Dia meminta dalam rehabilitasi nantinya, dilakukan skala prioritas. Kalangan legislatif menilai banyak sekolah yang layak, justru mendapatkan bantuan perbaikan. Sementara sekolah yang tidak layak, malah belum tersentuh perbaikan.
“Sekolah yang tidak layak bangunannya harus diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi. Kita minta teman-teman eksekutif lebih selektif lagi,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pemkab-ponorogo”]
Miseri menambahkan bahwa, kalangan legislatif sepakat permasalahan gedung sekolah rusak ini, akan mendapatkan prioritas perbaikan. Salah satu sumber dananya dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini.
“Ini akan diprioritaskan, dianggarkan di PAK,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima masukan mitra kerjanya dari kalangan legislatif. Dia setuju jika perbaikan gedung sekolah ini perlu pembahasan khusus. Hal itu dilakukan untuk bisa melakukan pemetaan skala prioritas. Sekolah mana dan bagaimana kerusakannya, tentu akan diberikan kriteria yang akan didahulukan.
“Saya minta segera dibahas. Setuju sekali perbaikan sekolah,” pungkasnya. (end/ted)
