Malang (beritajatim.com) – Beredarnya link berita yang memuat judul Pj Walikota Malang diduga antarkan Upeti Untuk Dapatkan Rekom Partai, berbuntut panjang.
Pada berita dengan menggunakan foto yang dicropping tanpa memberikan caption kapan dan tanggal serta sumber foto.
Pada frame foto tersebut PJ Walikota Malang, Wahyu Hidayat hadir menggunakan baju koko warna merah bersama undangan lainnya pada acara pengajian syukuran atas kepulangan Dr Sri Untari Bisowarno dari Ibadah Umroh, sekaligus open house Hari Raya Idul Fitri yang tertunda pada Rabu (1/5/2024) lalu.
Namun yang terjadi, dalam link berita tersebut diberi framming seolah-olah sebagai peristiwa pencarian rekom sebagai Calon Kepala Daerah 2024 untuk Pilkada Kota Malang oleh PJ Walikota Malang, Wahyu Hidayat. PJ Walikota Malang sudah memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan tersebut .
“Ketika itu saya sedang ada acara pengajian sebagai ungkapan syukur nikmat atas kelancaran ibadah umroh yang saya jalani, sekaligus acara openhouse hari raya yang memang belum saya lakukan,” ungkap Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari, Senin (12/8/2024).
“Harus saya lakukan karena permintaan saudara dan handai taulan, saya tidak mengundang orang lain dan saya sendiri kaget ketika ada pejabat PJ Walikota Malang datang dan sebagai tuan rumah saya tidak mungkin menolak dan mengusirnya,” lanjutnya.
Menurut Untari, beredarnya link berita tersebut tendesius dan hoax. Dengan framming hoax itulah, dirasakan menciderai serta berpotensi merusak nama institusi PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Sedangkan proses rekrutmen Cakada yang dilakukan PDIP dan DPD Jatim khususnya sangat tegas tidak ada dan di haramkan adanya transaksional atau disebut mahar,” kata Untari.
Selain berpotensi merusak nama baik partai dan menutup peluang menang jago dari PDIP, sambung Untari, hal itu dianggap merusak dan menghancurkan nama baik serta citra dirinya selaku politisi PDIP dan keluarganya.
Meski demikian, Sri Untari tidak membabi buta atau reaksioner, melainkan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku ketika terjadi perselisihan dengan produk jurnalis dengan mendatangi kantor Dewan Pers, Senin (12/8/2024) di Jakarta.
Sri Untari datang ke Dewan Pers bersama tim dan disambut langsung Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bersama jajaran dan Satgas Pengaduan.
“Alhamdulillah kami disambut baik dan diapresiasi. Setelah proses konsultasi tersebut, saya disarankan agar sekalian membuat pengaduan agar tidak bolak balik ke Jakarta,” tegas Untari.
Kedatangan Untari ke Dewan Pers didampingi langsung Guntur Romli selaku Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDIP.
“Saya membacanya ini bukan sekedar tentang sosok Bu Untari, tapi juga upaya penciptaan negatif karakter terhadap calon kepala daerah (Cakada) yang sudah direkomendasikan partai seolah-olah semua bermahar, ini tidak boleh dibiarkan karena di partai PDI Perjuangan tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi tersebut,” pungkas Guntur Romli. (yog/ian)
