Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengungkap dua problem yang dihadapi masyarakat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi dua persoalan ini sesegera mungkin.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (15/6/2023). Mereka memprotes pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Jember.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta perbaikan internal jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun PKS juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah selama ini.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempersoalkan penggunaan tiang penerangan jalan umum (PJU) untuk pemasangan kabel wi-fi ilegal di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Legalisasi usaha wi-fi bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
NUDC adalah kompetisi tertinggi lomba debat antar mahasiswa Indonesia yang digelar oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan diikuti kurang lebih 50 perguruan tinggi negeri dan swasta.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD. Regulasi bisa menangkal tarik-menarik kepentingan politis dalarn pengelolaan keuangan daerah.
Desa sendiri telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan tidak menyetorkan laba untuk Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak 2015 alias zonk.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember belum memiliki Perda Penanggulangan Bencana, bahkan sejak BPBD berdiri. Maka menjadi sangat penting untuk segera menyelesaikan perda ini.
