Malang (beritajatim.com) – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) baru saja meresmikan Migran Center pertama dan terbesar yang diproyeksikan menjadi penopang utama program strategis nasional.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Migran RI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, S.Pd., M.Ikom., bersama jajaran Direktur Jenderal dari Kementerian Migran RI pada Selasa (7/7/2026).
Setelah prosesi seremonial di Dome, rombongan langsung melakukan peninjauan ke lokasi Migran Center yang bertempat strategis di belakang Gedung Kuliah Bersama (GKB) 5 UMM, kawasan yang berdekatan dengan Rumah Sakit UMM. Wakil Menteri Migran RI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menjelaskan bahwa dari puluhan pusat pelatihan migran yang tersebar di Indonesia, fasilitas milik UMM ini merupakan yang paling siap.
”Seperti apa? Ya tentu kita sangat senang, bahagia, menyambut dengan antusias. Ini dari berbagai migran center yang kami datangi bersama Pak Dirjen Dwi, ya. Ini salah satu migran center, bahkan mungkin yang pertama yang paling lengkap dan paling besar. Paling komprehensif,” ujar Dzulfikar, Selasa (7/7/2026).
Dzulfikar menceritakan pengalamannya saat berinteraksi langsung dengan para peserta didik di dalam kelas. Ia melihat langsung bagaimana kurikulum bahasa asing diimplementasikan secara matang.
”Kita tadi sudah berinteraksi juga dengan peserta didik dan kelas-kelasnya. Tadi ada yang program N4, ada yang N3 untuk skill bahasanya, dan saya kira itu sudah next level betul. Saya beserta tim dari KP2MI dalam hal menjalankan program direktif Bapak Presiden tentu sangat merasa terbantu dengan hadirnya Migran Center UMM Malang ini,” tambahnya.
Kehadiran infrastruktur di UMM ini dinilai sangat krusial mengingat besarnya target pencetakan tenaga kerja terampil yang diamanahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ke Kementerian Migran. Dzulfikar memaparkan bahwa pada tahun 2026 ini, kementerian ditargetkan untuk melatih puluhan ribu pekerja migran agar memiliki kualifikasi tinggi, dengan target jangka panjang yang masif hingga akhir dekade nanti.
”Tahun ini Bapak Presiden itu mengamanahkan kita untuk melatih 40 ribu tenaga kerja yang upskill, dan bertahap sampai tahun 2029 itu totalnya kurang lebih sekitar 500 ribu orang. Infrastruktur yang dimiliki oleh UMM Malang ini, melalui Migran Center-nya, saya kira adalah yang paling siap dari seluruh Migran Center yang ada. Mudah-mudahan kita bisa duplikasi sistemnya ke depan,” urai Wamen Migran.
Saat ini, tercatat ada sekitar 24 migran center rintisan di Indonesia. Kementerian berharap pusat-pusat pelatihan lain dapat meniru ekosistem komprehensif yang telah berjalan di UMM Malang. Dzulfikar menjelaskan bahwa kapasitas kelas untuk penyiapan pekerja ke luar negeri memang didesain sangat spesifik, yaitu maksimal 20 orang per kelas untuk menjaga kualitas serapan ilmu. Ke depan, kuota akan digenjot melalui penambahan jumlah gelombang (batch) kelas.
Salah satu keunggulan mutlak dari Migran Center UMM yang menuai pujian dari kementerian adalah jaringan internasionalnya yang sudah matang dan berjalan, terutama interaksi langsung dengan pihak pengguna di Jepang.
”Saya kira yang utama itu adalah bagaimana korespondensi langsung ke Jepang. Selama ini inisiatif positif di daerah lain sudah ada, rata-rata baru merintis korespondensi. Tapi yang sudah existing seperti yang ada di Malang ini, kita baru lihat yang ini yang lain rata-rata baru rintisan,” tegas Dzulfikar.
Langkah UMM ini juga dinilai menjadi jawaban konkret dalam mengikis citra negatif pekerja migran akibat jalur ilegal atau nonprosedural. Dzulfikar menekankan bahwa pekerja yang berangkat secara legal dan dibekali orientasi prapemberangkatan (OPP) yang matang selalu mendapatkan apresiasi tertinggi di mancanegara.
”Rata-rata yang membawa citra negatif di luar itu yang ilegal, yang amprosedural. Tapi yang prosedural, yang kompetensinya bagus dan memiliki orientasi pra pemberangkatan, itu semua dapat apresiasi yang jempolan, top! Ini yang harus kita siarkan dan sebarkan ke masyarakat, hal-hal positif seperti ini,” terangnya.
Kementerian Migran RI menggarisbawahi adanya peluang kerja internasional yang terbuka lebar akibat krisis demografi di negara-negara maju, salah satunya Jepang. Dzulfikar memaparkan fenomena unik bertajuk Akiya, yakni banyaknya rumah-rumah kosong di pedesaan Jepang akibat penurunan drastis jumlah penduduk.
”Di Jepang ada fenomena yang disebut dengan Akiya, rumah-rumah kosong di pedesaan. Kenapa? Karena penduduknya tidak percaya dengan lembaga yang disebut lembaga pernikahan. Akhirnya penduduknya berangsur-angsur menua, rasionya kini 2 penduduk usia tua berbanding 1 penduduk usia produktif (aging population),” papar Dzulfikar.
Kondisi aging population di berbagai belahan dunia memicu lonjakan kebutuhan tenaga kerja produktif usia muda yang sangat tinggi. Indonesia, dengan berkah bonus demografi yang melimpah, berada pada posisi strategis untuk menjadi pemain utama dalam sektor ketenagakerjaan global tersebut.
Meskipun peluang terbuka lebar, tantangan terbesar Indonesia saat ini terletak pada pemenuhan kualifikasi keahlian dan penguasaan bahasa. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, kementerian mencatat ketimpangan yang sangat lebar antara permintaan pasar internasional (job order) dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap.
”Kita bisa lihat data tahun 2025, total pekerja kita yang bekerja di luar negeri itu 296.000 orang. Jumlah ini sangat besar, tetapi jika kita bandingkan dengan total job order yang kami terima melalui perjalanan Pak Dirjen Dwi ke berbagai negara, itu ada kurang lebih 1.200.000 job order. Kita hanya bisa memenuhi 296.000 saja,” ungkapnya.
Kendala utamanya, menurut Dzulfikar, adalah kesiapan kompetensi dasar dan bahasa sejak dini. Banyak lulusan muda kehilangan waktu emas (golden time) untuk belajar. Ketika mereka sudah lulus dan diminta mengambil kursus bahasa tambahan, mereka kerap menolak karena ingin langsung bekerja secara instan.
Dampaknya, banyak tenaga kontrak kesehatan seperti perawat, bidan, hingga apoteker di berbagai daerah yang rela bertahan dengan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan.
”Sementara kalau mereka mau menambah sedikit saja kompetensi bahasanya, seumpamanya masuk ke pasar Eropa atau Timur Tengah dengan mengambil ujian prometric, gajinya untuk tahun pertama bisa mencapai kurang lebih Rp25 juta. Saya kira itu gaji yang lebih tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari gaji Rektor UMM Malang,” kelakarnya.
Saat ini, kementerian telah memetakan negara destinasi favorit dalam lima tahun terakhir, yang meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Italia, Brunei Darussalam, Polandia, hingga Bulgaria. Dalam kunjungan kerja ke Warsawa (Polandia) maupun Bratislava (Slovakia).
Para pemilik pabrik global mengakui ada dua keunggulan utama pekerja Indonesia: ketulusan hati dan solidaritas yang tinggi saat bekerja.
Kontribusi finansial dari para pekerja migran ini pun terbukti menjadi pilar kokoh perekonomian nasional. Pada tahun 2025, nilai remitansi atau uang yang dikirimkan kembali ke tanah air menembus angka fantastis.
”Bantuan pekerja migran terhadap pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa dipandang sebelah mata. Nilai remitansi tahun 2025 mencapai Rp270 triliun, dan uang ini semua ditransfer langsung ke akar rumput, langsung ke keluarga mereka di desa-desa,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Dzulfikar mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdahulu, Prof. Muhadjir Effendy, bahwa karena pendapatan pekerja migran ini menggunakan valuta asing, kontribusinya secara otomatis memperkuat ketahanan devisa negara.
Sektor pekerja migran menempatkan diri sebagai penyumbang cadangan devisa terbesar ketiga bagi Indonesia pada tahun 2025, menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika dunia yang kian menyatu menjadi global village (kampung global).
“Pemerintah optimistis melalui transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian serta dukungan penuh dari ekosistem pendidikan tinggi seperti Migran Center UMM, pengarusutamaan migran aman dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan dengan akselerasi yang sangat terukur,” pungkas Wakil Menteri Migran RI. (dan/ted)
