Komisi D DPRD Kabupaten Jember menyoroti sistem manajemen informasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang berstatus rumah sakit ripe B pendidikan dan menjadi rujukan di Jawa Timur bagian timur.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Dalam rentang satu tahun itu, euforia hampir pasti sudah mereda. Baliho ucapan selamat pun sudah lama diturunkan. Janji kampanye kemudian berubah menjadi tabel angka dalam dokumen anggaran. Harapan yang dulu menggema kini mulai disertai pertanyaan.
DPRD Jember menggelar sidang paripurna, Jumat (27/2/2026) malam, untuk mengusulkan pelantikan Fatmawati menjadi wakil ketua kepada Pemerintah Provinsi Jatim. Fatmawati menggantikan Dedy Dwi Setiawan yang saat ini berstatus tersangka dugaan korupsi dana makanan dan minuman sosialisasi peraturan daerah.
Keputusan itu dibacakan Ketua BK DPRD Jember Mohammad Hafidi, dalam sidang paripurna internal, di gedung Dewan, Jumat (27/2/2026) malam.
Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat menunda pembentukan kembali Panitia Khusus Hibah Aset Barang Milik Daerah ((Pansus Aset), dalam sidang paripurna, Jumat (27/2/2026) malam.
Hafidi, mantan Ketua Panitia Khusus Pelepasan Aset DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan kajian mendalam terhadap rencana hibah tanah seluas 47 hektare di Mojan, Kecamatan Patrang, untuk Kepolisian Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum bisa memenuhi persyaratan yang disodorkan Panitia Khusus Pelepasan Aset yang dibentuk DPRD Kabupaten Jember, sejak 2 Agustus 2025 hingga 2 Februari 2026.
Masa kerja Panitia Khusus Pelepasan Aset yang dibentuk DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir pada 2 Februari 2026. Belum ada persetujuan terhadap keinginan Bupati Muhammad Fawait untuk menghibahkan tanah seluas 47 hektare kepada Kepolisian Republik Indonesia.
Dengan luas wilayah 3.293,34 kilometer persegi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerlukan tambahan tiga pos pemadam kebakaran (damkar) baru. Saat ini Jember baru punya tiga pos dan satu markas komando yang berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran (UPT Damkar) yang berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja kebingungan berbagi tempat, menyusul disetujuinya permohonan bantuan oleh pemerintah pusat.
