Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan sejumlah hal dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Sejumlah guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluhkan ketiadaan cuti libur saat musim libur siswa setelah ujian.
Mereka meminta Bupati Hendy Siswanto memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2024 bisa lebih maksimal.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengingatkan potensi kerawanan yang dipicu oleh pemasangan gambar kampanye calon legislator dan pasangan calon presiden-wakil presiden. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan menertibkan atribut kampanye setelah ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.
Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, mencemaskan dampak fenomena El Nino dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mereka berharap ini menjadi perhatian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang tengah dibahas.
Ruang kelas 437 sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kerusakan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) jadi andalan pembiayaan, selaian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Fraksi Pandekar DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempertanyakan pembangunan dan pengembangan ruas jalan lintas selatan (JLS) yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan pose foto salam jari ‘saranghae’ yang biasa dilakukan Bupati Hendy Siswanto dan jajaran birokrasi pemerintah daerah setempat dilarang untuk dilakukan.
Monyet liar menyerang nenek dan sejumlah anak-anak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perburuan terhadap monyet tersebut masih dilakukan aparat keamanan dan pemerintahan setempat.
Fraksi Pandekar DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi Perusahaan Umum Milik Daerah Perkebunan Kahyangan. Penyertaan modal tak akan jadi solusi jika tanpa ada sekian tindakan lanjutan.









