Program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan memunculkan kegembiraan di masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada harapan program itu tetap dilaksanakan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur, terusik dengan kritik terhadap program andalan Bupati Muhammad Fawait, Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tetap bisa melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan di tengah ancaman krisis ekonomi dan energi nasional.
Bupati Muhammad Fawait menagih perubahan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perubahan itu diharapkan memperkuat ketahanan pangan.
Lebaran Idulfitri 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Banyak pihak yang menanti apakah lebaran kali ini menjadi momentum rekonsiliasi dwitunggal yang tanggal itu.
Selama masa liburan lebaran, 21-23 Maret 2026, setidaknya 10.942 orang wisatawan melancong ke Pantai Watu Ulo dan Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Muhammad Fawait memutuskan tidak menggelar griya atau open house di Pendaoa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi bahan bakar minyak pemerintah pusat.
aran PDI Perjuangan kepada Bupati Muhammad Fawait agar meniadakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan mendapat respons keras dari Achmad Imam Fauzi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kemungkinan besar masih akan tetap terlaksana di tengah situasi krisis ekonomi dan keterbatasan finansial. Namun PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan program ini dilaksanakan lebih selektif.
Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan program ‘Bunga Desaku’ atau Bupatu Ngantor di Desa dan Kelurahan ditiadakan untuk efisiensi anggaran pada masa krisis ekonomi.









