Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah membuka lokasi khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) selama alun-alun direnovasi.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Sebelum direnovasi, ada kurang lebih 250 pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saat ini alun-alun tengah direnovasi dengan biaya puluhan miliar rupiah. Bagaimana nasib mereka setelah renovasi selesai?
Pertarungan pemilu legislatif DPR RI di Daerah Pemilihan Jember-Lumajang (Jawa Timur IV) belum selesai, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan hitung ulang suara di 105 TPS di enam desa Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Senin (10/6/2024).
Mahkamah Konstitusi memutuskan pencermatan ulang dan pelaksanaan rekapitulasi ulang suara di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini berpotensi membuat komposisi pimpinan DPRD Jember 2024-2029 berubah.
Bupati Hendy Siswanto dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi peraturan daerah, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Senin (10/6/2024).
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang pesantren menjadi perda, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Senin (10/6/2024).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengutip tokoh politik Romawi Cicero saat menyampaikan tiga catatan untuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/6/2024).
Pabrik pupuk milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memproduksi 160 ton pupuk organik yang disalurkan secara gratis untuk petani. Fraksi PDI Perjuangan tak ingin pabrik ini jadi proyek gagal.
Petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, digelontor 63.248 ton pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. DPRD Jember memuji upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, yang beranggotakan gabungan legislator Gerindra, Perindo, dan Partai Berkarya di DPRD Jember, Jawa Timur, menyetujui pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD 2023 menjadi peraturan daerah dengan berat hati.
