Kepengurusan Persatuan Sambo Indonesia (Persambi) di Kabupaten Jember, dibekukan oleh pengurus organisasi di Jawa Timur. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jember turun tangan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Peringatan Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era (BE) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah perayaan cinta kasih umat manusia dan sesama makhluk di bumi.
Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa, meminta pemerintah daerah untuk memikirkan nasib pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Bupati Muhammad Fawait berkomitmen untuk memperjuangkan semua peserta tes penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua untuk penempatan di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Gol itu menumbuhkan harapan. Sebenarnya. Namun sebagaimana halnya dalam hidup, harapan bisa dimatikan begitu saja oleh absurditas dalam sebuah pertandingan sepak bola yang bernama VAR. Video Assistant Referee.
Rencananya, pemerintah akan mendirikan direktorat baru yang dipimpin Direktur Jenderal Pengawasan dan Pembinaan BUMD dan BLUD. Selama ini BUMD baru ditangani level eselon III atau setara direktur di Kemendagri.
Saat ini tercatat kurang lebih ada 1.500 BUMD dengan kumulatif penyertaan modal mencapai kisaran Rp 200-300 triliun. Seharusnya kehadiran BUMD bisa menjadi daya ungkit ekonomi lokal.
Tujuan awal pemilihan umum sebagai sebagai fase regenerasi kepemimpinan secara nasional masih belum ideal. Pemilu justru menjadi kompetisi politik yang tak sehat.
Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, Jawa Timur, membeberkan sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan pembenahan.
Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini sedang mengalami krisis seni budaya tradisional. Ini membuat penolakan dari kalangan pelaku seni tradisi dan budayawan lokal terhadap penggabungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan semakin menguat.
