Bupati Muhammad Fawait memutasi 29 dari 31 orang camat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hanya dua orang camat di Jember bagian timur yang bertahan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Bupati Muhammad Fawait melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebanyak 352 orang pejabat eselon III dan IV, termasuk camat dan lurah, digeser.
Kepercayaan publik kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah anjlok. Namun ada resep untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
Rektorat Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq di Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerintahkan kepada pejabat kampus itu untuk tak mengendarai mobil dinas saat ini.
Perwakilan umat beragama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengeluarkan seruan bersama untuk elite politik, aparat keamanan, dan masyarakat, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/9/2025).
Klaim Bupati Muhammad Fawait soal adanya penambahan areal luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuran (LP2B) dipertanyakan Koalisi Serikat Akar Tani Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait tegaskan komitmen lahirkan perda perlindungan pekerja migran, sambil buka layanan desk BP2MI untuk permudah administrasi.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Forum Konco Dewe (FKD), dan Majelis Ganiyatul Ulum (Gaul) membuat pernyataan bersama untuk merespons situasi Indonesia saat ini, di Kafe Rumput, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (31/8/205) malam.
Belasan aktivis Laskar Merah Putih (LMP) melakukan apel di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (1/9/2025). Mereka menolak aksi kerusuhan dan separatis yang mengganggu stabilitas negara.
KH Abdul Muqit Arief, Wakil Bupati 2016-2021 dan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap pemerintah dan parlemen untuk tetap memperhatikan kemaslatahan masyarakat dalam mengambil kebijakan.
