PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan.
Penulis: Hendra Brata
Hendra Brata
Reporter beritajatim.com untuk wilayah liputan di Jakarta dan sekitarnya. Reportase di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa pada Kamis 10 Juli 2025. Dia diperiksa lebih delapan jam dalam penyidikan dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim Tahun Anggaran 2021 – 2022.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina selalu berkomitmen untuk menerapkan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2019-2024 Kusnadi.
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Hikmah Surabaya melakukan serah terima 100 akun Sekolahku pada Kemensos pada Senin, 7 Juli 2025. Akun tersebut akan digunakan oleh sekitar 10.000 siswa yang tersebar di 100 titik Sekolah Rakyat seluruh Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat pemerintah kabupaten Lamongan dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pembangunan gedung Pemkab
KPK kembali memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pokmas.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan didesak melakukan investigasi menyeluruh terkait insiden tenggelamnya KMP Tuna Pratama Jaya di perairan Selat Bali.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini merupakan respon terhadap kontroversi yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025 terkait keserentakan Pemilu.
