Penulis: Hendra Brata

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat radiogram pada 20 Januari 2026 yang meminta Wakil Wali Kota Madiun untuk melaksanakan tugas

Pemerintah resmi mencabut 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah menaikkan anggaran riset nasional dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun dalam APBN 2026. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengingatkan, tambahan anggaran

Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Periode 2019 – 2024 dan 2025 – 2030 Maidi (MD) sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, pada Juli 2025 Wali Kota Madiun periode 2025 – 2030 Maidi (MD) memberi arahan pengumpulan uang melalui Sumarno (SMN)

Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wali Kota Madiun Periode 2019 – 2024 dan 2025 – 2030 Maidi (MD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah (TM)

Operasi Pencarian dan Pertolongan kecelakaan pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta–Makassar di Pegunungan Bulu Saraung, memasuki hari keempat.

Dengan lebih dari 100.000 warga terdampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap dua kepala daerah secara terpisah.

Pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar.