Ringkasan Berita:
- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan berlangsung Mei 2026–Mei 2027, dengan puncak dampak pada Juli–Oktober 2026.
- BMKG memprediksi El Nino berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta gangguan pada sektor pertanian dan energi akibat berkurangnya ketersediaan air.
- Pemerintah pusat bersama Kementan dan BNPB menyiapkan langkah mitigasi, termasuk irigasi, pompanisasi, hingga modifikasi cuaca, serta meminta Pemda memperkuat koordinasi lintas sektor.
Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.
Instruksi ini disampaikan menyusul paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa El Nino diperkirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027.
Menurut BMKG, meski fenomena tersebut berlangsung cukup panjang, dampaknya diperkirakan paling terasa pada periode puncak musim kemarau, yakni antara Juli hingga Oktober 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta gangguan terhadap ketersediaan air bersih.
“Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing,” demikian penegasan pemerintah dalam arahan tersebut.
Langkah mitigasi ini dianggap penting untuk menekan dampak terhadap sektor pertanian, perkebunan, hingga energi, termasuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sangat bergantung pada pasokan air.
Instruksi itu disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mendagri menegaskan terdapat dua dampak utama yang harus diantisipasi secara serius, yakni meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang berdampak luas pada berbagai sektor. Hal ini juga berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan nasional.
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air,” tegas Tito.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Kementerian Pertanian telah menyiapkan penguatan irigasi dan program pompanisasi guna menjaga produktivitas pertanian.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Mendagri juga menekankan pentingnya peran gubernur dalam mengoordinasikan bupati dan wali kota agar langkah mitigasi berjalan terpadu sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Sinergi lintas sektor juga diminta diperkuat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa.
Dengan koordinasi yang lebih solid, pemerintah berharap upaya mitigasi dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan efektif dalam mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap ketahanan air dan pangan nasional. [hen/suf]
