Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah mempercepat penanganan lumpur Lapindo menyusul munculnya rembesan.
Penulis: Ade Mas Satrio
Ade Mas Satrio
Wartawan beritajatim.com yang bertugas meliput wilayah Surabaya dengan fokus pada politik, pemerintahan kota dan sosial.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Shri Hardjuno Wiwoho mengusulkan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) ditempatkan sebagai rezim hukum tersendiri.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mendorong aparatur sipil negara (ASN) terus meningkatkan kompetensi akademik sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.
DPRD Surabaya meminta jajaran birokrasi merespons langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang turun ke lapangan dan menyampaikan temuannya melalui media sosial.
Perwakilan RT, RW, dan LPMK Kelurahan Tambak Wedi resmi mengadukan mutasi mantan Lurah Muhammad Yusufian ke DPRD Surabaya dan menuntut pemulihan nama baik.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya realisasi pendapatan atau capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Banggar DPRD Jawa Timur, menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau Ning Ais, mendorong pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) jadi ruang aman.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengajak masyarakat terus melestarikan wayang kulit sebagai bagian dari identitas budaya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pemungutan Iuran.
