Muhammadiyah Surabaya dukung penertiban parkir liar dan dorong solusi adil bagi jukir. Kota harus tertib, adil, dan manusiawi.
Penulis: Ade Mas Satrio
Musda VI DKJT menjadi momentum strategis mengokohkan peran dalam implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan dan memperkuat sinergi lintas sektor di Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengapresiasi terselenggaranya Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur (DKJT)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskankomitmennya dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait izin pengelolaan parkir
DPRD Surabaya minta PT Tumerus Jaya Propertindo tunda serah terima unit Perumahan Alana jika rekomendasi dinas teknis belum dijalankan.
Fraksi PDIP DPRD Jatim desak Direksi dan Komisaris baru Bank Jatim perbaiki tata kelola, dorong audit internal, transparansi, dan transformasi digital.
Imam Syafi’i kritik kebijakan parkir minimarket Surabaya yang dinilai bebani pengusaha dan usulkan UMKM lokal sebagai solusi.
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya mengkritisi langkah Wali Kota yang menyegel sejumlah lahan parkir minimarket karena tidak menyediakan jukir resmi.
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) melalui Kantor Wilayah Jawa Timur mendorong sektor dunia usaha untuk lebih aktif menjunjung prinsip HAM.
Kebijakan Pemkot Surabaya yang terus menertibkan izin usaha penyelenggaraan tempat parkir di toko modern seperti minimarket mendapatkan perhatian Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan.









