Malang (beritajatim.com) – Mengantisipasi kekeringan di musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang akan memetakan sejumlah desa yang diprediksi bakal kesulitan air bersih.
Sejauh ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Juanda Sidoarjo sudah memprediksi bahwa awal bulan Juli 2023 sudah memasuki musim kemarau. Dari pemetaan, Pemkab Malang, melalui BPBD, akan membantu distribusi air bersih ke sejumlah desa yang mulai kesulitan air bersih.
Hanya saja, khusus anggaran terkait droping air bersih sejauh ini belum diketahui. Hal itu lantaran status wilayah darurat kekeringan juga belum diketahui pasti. Menanggapi hal itu, Sadono Irawan selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang menyebut, anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 5 miliar untuk keadaan darurat bencana.
BACA JUGA:
BPBD Malang Minta Data Desa yang Kesulitan Air Bersih
“Iya, untuk anggaran BTT segitu. Sampai saat ini belum keluar. Karena pemetaan juga belum,” tegas Sadono, Jumat (23/6/2023).
Sadono menjelaskan, sebagai patokan, pada 2019 ada sembilan Kecamatan di 18 desa yang dilanda kekeringan. Sehingga, dampak kekeringan tidak bisa disamakan di tahun 2023 ini, karena penganggarannya sudah banyak perubahan dari satuan harga daerah. “Intinya BTT sebesar Rp 5 miliar untuk keadaan darurat bencana,” kata Sadono.
Sadono menjelaskan, dari sembilan kecamatan yang potensi rawan kekeringan antara lain, Kecamatan Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Kalipare, Lawang, Singosari, Sumberpucung, dan Kecamatan Bantur.
Untuk menghadapi hal tersebut, Sadono menyinggung sudah menyiapkan armada kendaraan air bersih. “Totalnya ada 3 kendaraan. Kalau tidak cukup kami akan berkomunikasi dengan PMI dan PDAM Kabupaten Malang untuk membantu warga droping air bersih,” pungkas Sadono. [yog/suf]
