Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, melontarkan kritik keras terhadap bobroknya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengurus aset pemerintah kota.
Politisi yang akrab disapa Bang Udin ini murka lantaran birokrasi yang lamban dan berbelit-belit justru mengorbankan kepentingan rakyat kecil yang berniat memberdayakan lahan tersebut.
“Banyak aset tidak terpakai, tapi saat warga ingin memanfaatkan secara legal justru dipersulit. Ini yang harus dievaluasi total,” tegas Saifudin, Sabtu (13/6/2026).
Amarah dewan semakin memuncak ketika menyoroti temuan mencengangkan di kawasan Wonokusumo, Kelurahan Tambak Wedi, di mana lahan publik justru dibiarkan beralih fungsi menjadi sarang pesta minuman keras hingga dugaan peredaran narkoba.
Menurut dia, ketidakmampuan BPKAD dalam menjaga aset daerah ini sebagai kelalaian fatal yang secara langsung menciptakan bom waktu penyakit sosial di tengah masyarakat Surabaya.
“Ini sangat memprihatinkan. Ketika dibiarkan, aset jadi sarang masalah sosial. Tapi saat rakyat ingin memanfaatkan secara baik malah dipersulit. Jangan sampai yang niat baik justru dianggap pelanggar,” ujar politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya II itu.
Lebih jauh, dia menyebut mentalitas birokrasi di tubuh BPKAD sudah melenceng jauh dari esensi pelayanan publik karena seolah menganggap aset daerah layaknya milik pribadi pejabat semata.
Bang Udin lantas menantang seluruh aparatur sipil negara, termasuk camat dan lurah, untuk membuang jauh-jauh ketakutan mereka dan mulai berani bersuara membela hak-hak warga yang selama ini diabaikan.
“Pengabdian itu bukan hanya administrasi. Yang terpenting adalah dampaknya benar-benar dirasakan rakyat,” tambah Politisi Muda Partai Demokrat itu.
Sengkarut pengelolaan aset ini membuktikan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) di masa lalu nyatanya belum mampu membongkar kemalasan struktural yang mengakar di institusi tersebut. Tidak ingin hanya berhenti pada gertakan sambal, Komisi A bersiap menyeret paksa jajaran BPKAD untuk turun langsung meninjau fakta memalukan di lapangan.
“Kita jadwalkan turun bersama. Ini demi kepentingan rakyat, bukan politik. Asas keadilan harus ditegakkan,” pungkasnya.[asg/ted]
