Bojonegoro (beritajatim.com) – Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan BPR di Jawa Timur. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, peningkatan aset BPR Bojonegoro mencapai 11,80 persen (year on year), jauh di atas pertumbuhan rata-rata aset BPR Jawa Timur yang hanya 4,56 persen.
Performa positif ini tidak hanya tercermin dari peningkatan aset, tetapi juga dari pembangunan gedung baru BPR di Jalan Veteran, Bojonegoro. Direktur BPR Bojonegoro, Sutarmini, menyebutkan bahwa pembangunan gedung senilai Rp35 miliar tersebut sepenuhnya dibiayai dari hasil usaha BPR sendiri selama periode 2024–2025.
Peresmian gedung baru tersebut turut dihadiri Perwakilan OJK Jawa Timur, Maulana Yasin, yang menilai lonjakan kinerja BPR Bojonegoro sebagai bukti kuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah itu. Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan pesat BPR Bojonegoro, mulai dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga ekspansi kredit yang signifikan.
“Kontribusi pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro akan lebih besar jika penyaluran kredit terutama kepada UMKM,” ujar Maulana Yasin, Jumat (24/10/2025).
Data OJK menyebutkan, DPK BPR Bojonegoro naik 47,20 persen, menjadi indikasi kuat meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kredit yang disalurkan melonjak 232,09 persen, sementara modal bank kini mencapai Rp400 miliar, atau dua kali lipat lebih besar dari dana penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) senilai Rp240 miliar.
Selain itu, rasio permodalan (CAR/Capital Adequacy Ratio) BPR Bojonegoro juga tergolong sangat tinggi, mencapai 71,16 persen, berkat penyertaan modal dari Pemda. Adapun penyaluran kredit tumbuh 9,22 persen, dengan fokus utama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memperkuat ekonomi lokal.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono meminta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk segera menata dan menyiapkan regulasi agar BPR dapat lebih kompetitif di pasar keuangan. Langkah ini diharapkan memudahkan Pemda dalam meyakinkan pengusaha, ASN, dan masyarakat agar memanfaatkan layanan BPR.
“Kami selalu menekan kepada BPR agar menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga nasabah tidak kesulitan saat mau bertransaksi,” tegas Bupati.
Ia juga menambahkan, perubahan bentuk BPR dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diharapkan mendorong profesionalisme yang lebih kuat. Bupati turut meminta DPRD Bojonegoro lebih aktif melakukan hearing dengan BPR untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik, mengingat sebagian besar permodalan BPR bersumber dari keuangan daerah.
Usai peresmian, Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah membuka rekening baru di BPR Bojonegoro sebagai simbol dukungan. Keduanya bersama undangan kemudian meninjau gedung baru berlantai tujuh dan masjid di area perkantoran tersebut. [lus/beq]
