Malang (beritajatim.com) – APERSI Jatim dihadapkan tantangan untuk merealisasikan program pemerintah yakni Satu Juta Rumah pada tahun 2023 ini. Seperti disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur, Makhrus Soleh bahwa setidaknya ada 3 tantangan utama yang mereka hadapi di tahun ini.
Pertama adalah, problem lahan yang akan digarap masih berstatus LSD alias Lahan Sawah Dilindungi. Kemudian kedua, soal IMB atau Izin Mendirikan Bangunan yang berubah menjadi PBG yakni Persetujuan Bangunan Gedung.
“Ketiga soal penyesuaian harga rumah. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jatim maksimal Rp150.500.000. Ini sudah 3 tahunan tidak naik. Padahal, harga bahan bangunan dan harga tenaga kerja naik dalam 3 tahun terakhir. Tapi harga FLPP dari pemerintah dipatok seperti itu,” kata Mahrus, Kamis, (9/3/2023).
[berita-terkait number=”5″ tag=”APERSI”]
DPD APERSI Jawa Timur pun melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pengurus. Dalam rakor ini APERSI menggandeng perbankan yakni BTN dan BRI. Hingga saat ini, 80 persen pembiayaan properti APERSI Jatim melibatkan BTN sisanya perbankan lain.
“Soal harga yang tidak naik. Kalau kami jual diatas itu, PPN nya masuk. PPN nya 11 persen, tidak nutut. Harapannya, (regulasi) penyesuaian harga yang katanya sudah ada di Kemenkeu, semoga segera ditetapkan,” ujar Mahrus.
Ketum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan sejak 3 tahun lalu tidak ada penyesuaian harga KPR rumah. Hal ini dianggap menyulitkan pengembangndalam melakukan ekspansi rumah bersubsidi. “Itu kendala krusial pengembang. Mereka bisa menjual untuk saat ini tapi tidak bisa membangun lagi karena kondisi harga material dan sebagainya terus naik. Maka ini perlu perhatian pemerintah agar program Satu Juta Rumah tetap jalan. Kemenkeu sedang menggodok penyesuaian harga rumah. Harapannya ada penyesuaian harga sekitar 4,8 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil 3 BTN Jatimbalinus, Yenny Herlina mengungkapkan sejauh ini sudah 3 ribu unit rumah di wilayahnya sudah terealisasi di triwulan pertama. Sebagian besar sebanyak 2 ribu berada di Jatim.
“Targetnya 2023 sekitar 13 ribu unit. Yang mendominasi memang wilayah Jatim, termasuk Malang Raya. Tahun ini kemungkinan besar mengalami peningkatan yang tinggi untuk realisasi di Malang karena banyak perizinan yang sudah keluar,” tandasnya. (luc/kun)
