Yogyakarta (beritajatim.com)- Besarnya anggaran negara tidak selalu menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Elan Satriawan, saat menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp3.843 triliun.
Menurutnya, nilai belanja negara tersebut termasuk salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN. Namun demikian, ukuran anggaran yang besar belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Besarnya anggaran bukan penentu tercapainya kesejahteraan masyarakat,” ujar Elan kemarin.
Anggaran Besar Harus Berdampak Nyata
Elan menegaskan bahwa anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah dan publik perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat yang terukur.
Ia mencontohkan program sertifikasi guru yang selama ini menyerap anggaran besar. Meski memberikan tambahan insentif bagi guru, program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pengajaran maupun prestasi siswa.
Elan merujuk pada penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ekonomi internasional Quarterly Journal of Economics. Studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan insentif dan kapasitas guru tidak secara otomatis meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah.
Negara Harus Hadir Melalui Kebijakan yang Tepat
Menurut Elan, tugas negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan anggaran, administrasi, maupun keamanan. Lebih dari itu, negara harus mampu merumuskan kebijakan yang benar-benar membawa kemajuan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan dasar, fasilitas publik, serta kebutuhan yang memungkinkan warga hidup secara layak.
Elan menegaskan bahwa seluruh anggaran APBN sejatinya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Oleh sebab itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab.
“Ketika terjadi korupsi, pemborosan, atau salah alokasi anggaran, itu bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah publik,” tegasnya.
Belanja Birokrasi Masih Mendominasi
Meski anggaran negara sangat besar, Elan menilai masih ada sejumlah persoalan dalam pengelolaan APBN yang membuat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum maksimal.
Salah satunya adalah dominasi belanja birokrasi dibandingkan belanja yang bersifat substantif. Ia menyoroti masih besarnya alokasi untuk kegiatan administratif seperti rapat, perjalanan dinas, dan aktivitas birokrasi lainnya.
Selain itu, sistem penilaian kinerja pemerintah juga dinilai masih belum tepat sasaran.
Saat ini, banyak kementerian dan lembaga masih menilai keberhasilan program berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, bukan dari hasil atau dampak program terhadap masyarakat.
“Saya kira ini menunjukkan masih adanya kesalahan desain kebijakan serta fragmentasi kelembagaan,” jelasnya.
Perlu Evaluasi Berbasis Dampak dan Data
Elan menyarankan agar pemerintah menggeser indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) dari sekadar penyerapan anggaran menuju penilaian berbasis dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat integrasi data antar kementerian dan lembaga agar seluruh program pembangunan mengacu pada basis informasi yang sama.
Selain itu, setiap program yang menggunakan anggaran negara perlu dievaluasi secara berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.
Menurutnya, tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia sebenarnya bukan pada kekurangan anggaran. Masalah utama justru terletak pada efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas tata kelola kebijakan.
“Peran masyarakat sipil dan akademisi sangat penting. Suara sekecil apa pun bisa menjadi umpan balik bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan,” pungkasnya. [aje]
