Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Rizal Oktavian menyampaikan bahwa angka stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil ditekan dari 16,2 persen pada tahun 2023 menjadi 15,3 persen pada 2024. Hal tersebut disampaikan saat paparan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tahun 2024 dalam forum evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada tahun 2026, Pemkab Mojokerto menargetkan pengurangan jumlah desa fokus stunting menjadi 19 lokus, dari sebelumnya 25 lokus pada tahun 2025. Pendanaan program penurunan stunting di Mojokerto menunjukkan tren peningkatan signifikan sejak 2021. Selain bersumber dari APBD dan APBN, Pemkab juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik serta dana CSR dari perusahaan swasta.
Pemkab Mojokerto menggandeng berbagai pihak dalam upaya penurunan stunting. Diantaranya adalah MoU dengan 18 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk pendampingan calon pengantin, serta kerja sama dengan STIKES Majapahit, STIKES Dian Husada, dan UBS PPNI. Dua aplikasi pendukung, e-Stunting dan KERISMOJO, juga dikembangkan.
Dua aplikasi tersebut dikembangkan untuk mencatat data penimbangan balita, pelaporan kegiatan TPPS, hingga realisasi anggaran dan CSR. Data ini menjadi dasar dalam audit kasus stunting, termasuk bagi ibu hamil risiko tinggi, yang melibatkan dokter spesialis dan ahli gizi. Beragam inovasi turut diluncurkan.
Salah satunya Program SUJU (Susu Jumat) yang menyasar siswa SD dan SMP agar terbiasa mengonsumsi susu bergizi dengan berbagai varian rasa. Ada pula Gema Pitu (Gerakan Masyarakat Posyandu Terpadu) dan Sinau Penting, program berbasis komunitas dari Kecamatan Dlanggu yang didukung secara sukarela oleh ASN untuk membantu balita stunting.
Selain itu, Pemkab juga mengembangkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pelatihan memasak, hingga wisata kuliner di Pacet sebagai bagian dari pemberdayaan berbasis pangan lokal. Pemkab Mojokerto juga menggandeng berbagai perusahaan seperti PT Multi Bintang, PT BONDVAST, PT Sun Flower Ceramics, hingga Dompet Dhuafa dalam intervensi langsung dan bantuan sosial.
“Sebagian besar kecamatan juga menunjukkan penurunan angka stunting. Penyebab utama stunting di Kabupaten Mojokerto didominasi oleh tiga faktor, yaitu pola makan (87 persen), pola asuh (45 persen), serta lingkungan seperti sanitasi dan paparan asap rokok (65 persen). Ada peningkatan jumlah anggaran dari pemetaan perangkat daerah selama 2021-2024,” ungkapnya.
Setiap kasus stunting bisa disebabkan oleh lebih dari satu faktor, lanjutnya, sehingga perlu pendekatan lintas sektor. Wabup Rizal menegaskan bahwa capaian intervensi spesifik dan sensitif telah sesuai target. Pendampingan keluarga juga telah menjangkau lebih dari 50 persen kecamatan secara menyeluruh.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menanam untuk kebutuhan gizi, tapi juga bisa memasarkan produk pertanian lokal untuk menggerakkan ekonomi desa. Evaluasi kinerja menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi capaian indikator maupun jenis intervensinya,” tandasnya.
Ke depan, Pemkab Mojokerto berkomitmen memperkuat regulasi, integrasi data sasaran, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi. Advokasi terhadap pelibatan akademisi, ormas, dan sektor swasta akan terus digencarkan guna menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Kegiatan ini digelar secara hybrid di Smart Room Satya Bina Karya, Kompleks Pemkab Mojokerto. Turut hadir, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko, tim panelis dari Pemprov Jatim, serta perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. [tin/ian]
