Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPRD Sumenep ramai-ramai bicara tentang wacana Pilkada tak langsung. Atas nama fraksi, para wakil rakyat ini blak-blakan menyampaikan posisinya terkait wacana tersebut.
Kupas tuntas Pilkada melalui DPRD tersebut digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumenep dalam Dialog Publik bertema Pilkada melalui DPRD, Solusi Atau Kemunduran Demokrasi.
“Kami hanya menyiapkan karpet merah untuk berdiskusi. Dari diskusi ini, kami berharap akan lahir pandangan objektif, argumentatif, dan mencerahkan, agar publik memperoleh informasi tentang teknis pelaksanaan Pilkada,” kata Ketua JMSI Sumenep, Supanji, Rabu (21/01/2026).
Diskusi publik tersebut menghadirkan perwakilan Fraksi di DPRD Sumenep. Salah satunya Holik dari Fraksi Partai Gerindra. Menurutnya, bangsa Indonesia sudah pernah mengalami rezim yang lahir dari Pilkada tak langsung dan rezim dari Pilkada langsung. Yang paling penting, Pilkada melalui DPRD itu melanggar aturan atau tidak?
“Jangan memberhalakan setuju dan tidak setuju terhadap pemikiran ataupun dogma. Kita itu harus tahu situasi kebatinan masyarakat kita. Masa masih mau dibenturkan sana sini sih,” katanya.
Sementara dari Fraksi Partai Nasdem, Jauhari mengungkapkan, di berbagai tingkatan, Partai Nasdem masih pada tahap merespon wacana itu, belum sampai pada menyatakan sikap mendukung atau tidak wacana Pilkada melalui DPRD.
“Kita kembali saja pada konstitusi, sebelum melakukan penilaian. Wacana ini dapat tempat atau tidak di hati masyarakat. Ini supaya tidak liar memaknai kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Sedangkan dari Fraksi PPP. M. Asy’ari Muthhar mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa diukur dengan keterlibatan masyarakat. Demokrasi harus dikembalikan pada makna sesungguhnya.
“Kita jangan mereduksi makna demokrasi. Dipilih oleh rakyat juga tidak berarti lebih demokratis dibanding apabila dipilih melalui DPRD,” tukasmya.
Sementara Moh Fendi, Fraksi Partai Demokrat mengaku akan menunggu perintah dari DPP, mengingat ini baru sebatas wacana yang bisa berunah.
“Kami sampaikan juga ke DPP, kalau ada penolakan di bawah apabika Pilkada dipilh melalui DPRD. Ini kan bisa jadi masukan,” ujarnya.
Sikap lebih tegas disampaikan Ahmadi Yasid dari Fraksi PKB. Menurutnya, dari awal PKB Sumenep konsisten sesuai arahan Ketua Umum, yakni mendorong Pilkada dikembalikan melalui DPRD. Baginya, demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen agar tatanan ke depan bisa diperbaiki.
“Koreksi dengan sistem yang lebih baik. Meski memang tidak ada satu pun sistem yang sempurna. Karena itu, tetap harus ada upaya membuka ruang-ruang dialog. Bagi PKB, rakyat kita ini memang belum siap untuk pemilihan langsung. Beda kondisinya dengan di negara Amerika,” katanya.
Dari semua pembicara, satu Fraksi berada di posisi berbeda, yakni Fraksi PDI Perjuangan. Hosnan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, PDI Perjuangan tegas menolak Pilkada melalui DPRD. Baginya itu adalah sebuah kemunduran.
“Alasannya ya jelas demi rakyat. PDI Perjuangan ini kan partainya wong cilik. Jadi tentu saja kami mendengarkan dan memperjuangkan apa yang menjadi suara rakyat di bawah,” tandasnya.
Selain anggota DPRD, diskusi publik tersebut juga menghadirkan pengamat politik, Wildan Rosaili. Menurutnya, membahas masalah Pilkada melalui DPRD, maka akan ada dialektika perasaan dan politik. Tidak ada posisi yang tegas.
“Demokrasi ini pada dasarnya bukan instrumen. Tapi hakikatnya adalah intisari. Nilai yang harus dimasukkan,” ujarnya.
Ia meyakini, penolakan publik terhada Pilkada tak langsung bukannkarena ‘sensi’ atau perasaan semata, melainkan lahir dari ketidakpercayaan publik pada yang diberikan keterwakilan. (tem/ted)
