Ponorogo (beritajatim.com) – Musim kemarau belum benar-benar datang, namun ancaman kekeringan mulai dipetakan di Ponorogo. BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya ada 5 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih. Potensi krisis itu terjadi jika kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang seperti prediksi dari BMKG.
Mengacu pada prakiraan musim dari BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Ponorogo diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kecamatan yang masuk dalam pemetaan wilayah rawan terdampak kekeringan yakni Kecamatan Pulung, Slahung, Bungkal, Badegan, dan Sawoo.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo mengatakan, musim kemarau diprediksi mulai berlangsung pada Juli. Bahkan, durasi kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau pola musim normal, biasanya mulai Juli sudah muncul kekeringan dan puncaknya Agustus,” kata Agung, Kamis (21/5/2026).
Dari 5 kecamatan tersebut, terdapat 10 desa yang tahun lalu mengalami krisis air bersih. Di Kecamatan Pulung, wilayah yang kerap terdampak yakni Desa Karangpatihan dan Sidoharjo. Sementara di Kecamatan Slahung meliputi Desa Duri dan Wates. Di Kecamatan Bungkal terjadi di Desa Munggu dan Wungu, sedangkan Kecamatan Badegan berada di Desa Dayakan. Adapun di Kecamatan Sawoo meliputi Desa Pangkal, Prayungan, dan Tumpuk.
Meski demikian, kondisi kekeringan tahun ini diperkirakan lebih terkendali. Sejumlah wilayah rawan kini telah memiliki sumur dalam yang difungsikan sebagai cadangan sumber air bersih. Agung mencontohkan, wilayah Karangpatihan, Duri, dan Wates mulai tahun lalu sudah tidak lagi mengajukan bantuan dropping air bersih. Padahal sebelumnya daerah tersebut menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau.
“Beberapa wilayah yang dulu langganan dropping sekarang sudah punya sumur dalam. Jadi sangat membantu,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang, BPBD Ponorogo tetap menyiagakan personel serta armada distribusi air bersih. Sebanyak unit truk tangki air disiapkan untuk mendukung penanganan apabila terjadi krisis air di masyarakat.
Selain itu, BPBD juga menggandeng relawan hingga PMI untuk mempercepat penanganan di lapangan. “Kalau ada permintaan bantuan air bersih langsung kami tindak lanjuti dengan pengecekan sumber mata air di lokasi,” pungkasnya. (end/kun)
