Bojonegoro (beritajatim.com) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Audiensi dilakukan di ruang paripurna dengan ditemui Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, Senin (11/4/2022).
Ketua Umum HMI Kabupaten Bojonegoro Hasana Shobah AB mengatakan, bahwa aksi turun jalan yang dilakukan hari ini telah mendapat pressure yang tinggi dari beberapa pihak. Termasuk salah satunya tidakturunnya ijin dari kepolisian untuk menggelar aksi orasi.
“Kami sebagai mahasiswa taat aturan, sehingga hanya melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD. Tapi sebenarnya juga meminta untuk ditemui oleh pimpinan, karena selama ini setiap kali aksi tidak pernah ditemui,” ujar Albi, sapaan akrab Hasana Shobah.
[berita-terkait number=”5″ tag=”demo”]
Albi menambahkan, sebenarnya ada massa yang lebih besar yang sudah disiapkan. Namun karena tidak mendapatkan ijin melakukan orasi sehingga ada pengurangan massa aksi. Audiensi yang disampaikan oleh massa HMI salah satunya adalah penolakan terhadap masa jabatan presiden tiga periode.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, menuntut pemerintah untuk menyiasati harga minyak goreng, dan menolak kenaikan harga BBM. “Karena ketika BBM itu naik, akan berdampak pada distribusi barang yang mahal dan ada banyak kenaikan harga barang yang lain,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan pimpinan yang lain, namun tidak ada yang bisa. “Audiensi ini sudah saya umumkan kepada pimpinan yang lain, tapi tidak ada yang bisa karena ada kegiatan lain,” ucap politisi Partai Demokrat.
Kenaikan ini sangat menghantam masyarakat, karena lanjut Sukur, pandemi Covid-19 ini belum pulih secara total. “Semoga apa yang disuarakan mahasiswa ini bisa menjadi bahan koreksi pemerintah. Secara pribadi saya juga sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa,” pungkasnya. [lus/kun]
