Gresik (beritajatim.com) – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik curhat ke Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Di hadapan mantan Ketua Umum PSSI itu, mereka curhat mengenai otonomi desa yang saat ini masih terbentu regulasi.
Ketua AKD Kabupaten Gresik, Yatimul Yatim menuturkan, selama ini secara kasat mata keberadaan desa memang sudah merdeka. Namun, secara otonomi belum karena masih banyaknya regulasi.
“Di aturan sekarang tidak menemukan kemandirian desa. Untuk itu, saya mengusulkan kalau bisa Undang-Undang Desa masuk ke Prolegnas direvisi bagaimana membentuk kemandirian desa,” tuturnya di sela-sela Saresehan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Minggu (18/06/2023).
Masih menurut Yatim, dirinya juga mengusulkan masa jabatan ke DPD RI. Hal ini bukan semata-mata buka dua periode atau tiga periodenya. Tapi lebih ke kearifan lokal di masing-masing desa.
“Masa jabatan tersebut bukan berarti kami rakus dalam hal jabatan sebagai kepala desa,” ujarnya.
Terkait dengan ini Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ini semua menjadi pekerjaan rumah (PR) bagaimana melaksanakan otonomi desa. Serta seberapa besar dampak otonomi tersebut mampu mensejahterakan masyarakat desa.
“Bagi DPD wajah Indonesia adalah provinsi. Hal yang sama provinsi dilihat dari kabupatennya hingga ke desa. Ini karena desa harus menjadi kekuatan ekonomi karena ada sumber daya alamnya. Untuk itu, kami telah menganggarkan ke pemerintah pusat dana desa sebesar Rp 400 triliun sampai tahun 2025,” katanya.
BACA JUGA:
Tempat Relokasi Pedagang Imbas Pelebaran Jalan Manyar Gresik Belum Selesai
Ia menambahkan, agar desa bisa bangkit dan bisa mensejahterakan masyarakat. Potensinya harus diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi.
“Kalau bicara desa mandiri orientasinya bukan top down, atau dari atas ke bawah. Sebaliknya dari bawah ke atas,” imbuhnya.
Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu menyatakan dirinya sudah mendengar ada banyak desa mandiri yang tersebar di Kabupaten Gresik. Untuk itu, desa tersebut bisa menjadi contoh bagi desa lain bagaimana mewujudkan potensi ekonominya.
Sementara Wabup Gresik Aminatun Habibah menuturkan, saat ini ada 330 desa dan 26 kelurahan dengan jumlah populasi 1,4 juta jiwa.
“Pemerintah Kabupaten Gresik juga menggelontorkan dana Rp 1 triliun untuk kebutuhan desa. Harapannya, anggaran sebesar itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Pasalnya, desa menjadi tumpuan masyarakat agar ekonominya bisa meningkat,” pungkasnya. [dny/but]
