Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar saat ini tengah mematangkan megaproyek transformasi eks Pasar Kanigoro menjadi taman ikonik bertajuk Kanigoro Asri. Namun, di balik ambisi mempercantik wajah ibu kota kabupaten ini, terselip sebuah tanda tanya besar mengenai urgensi dan efektivitas fungsi dari taman baru tersebut.
Pasalnya, calon lokasi taman baru ini sejatinya hanya berjarak kurang lebih 400 meter dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro yang sudah ada. Ironisnya, RTH yang sudah berdiri saat ini justru kerap terpantau sepi dari aktivitas warga.
Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran publik, akankah taman baru senilai miliaran rupiah nantinya hanya akan menjadi monumen dengan kondisi yang sama sepi. Atau justru kehadiran taman yang baru ini akan semakin mematikan RTH yang sudah ada.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto, mengakui bahwa pembangunan taman Kanigoro Asri merupakan salah satu upaya mengejar target pemenuhan luasan RTH yang diamanatkan undang-undang. Namun, Iwan menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar membangun fisik, melainkan melakukan segmentasi fungsi yang berbeda di kedua lokasi tersebut.
RTH Kanigoro yang lama, menurut Iwan, didesain sebagai paru-paru kota dengan konsentrasi pohon trembesi yang mampu menyerap karbon secara masif.
“Tema di RTH yang sudah ada adalah untuk gathering dan carbon trade. Di sana oksigennya sangat baik karena pohon trembesi mampu menyerap karbon hingga 21 ton per tahun. Cocok untuk warga yang ingin berolahraga dengan udara bersih,” jelas Iwan, Rabu (25/2/2026).
Sebaliknya, taman baru bertajuk Kanigoro Asri yang akan dibangun di eks lahan pasar diproyeksikan juga sebagai pusat ekonomi lokal dan sosial.
“Yang baru ini nanti untuk mewadahi teman-teman UMKM. Ada space kuliner, jadi teman-teman bisa gathering juga di sana,” tambahnya.
Warga Kanigoro tentu mendambakan pusat kota yang semarak. Jika taman baru tertajuk Kanigoro Asri itu berhasil dikelola secara profesional sebagai sentra UMKM, maka taman ini berpotensi menjadi lokomotif ekonomi baru. Namun, jika perencanaan hanya terpaku pada pembangunan fisik demi memenuhi kuota RTH, maka dikhawatirkan investasi ini akan menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Kini, bola panas ada di tangan perencana kota. Apakah mereka mampu menghidupkan kembali gairah publik di Kanigoro, atau justru menambah daftar panjang lahan terbuka yang indah namun kehilangan fungsi sosialnya. [owi/aje]
