Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Singgih Manggalou, memberikan pandangan terkait seruan aksi yang menyasar DPRD Surabaya dan DPRD Jatim. Menurutnya, menyuarakan aspirasi di jalan adalah hak konstitusional rakyat, tetapi tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi masyarakat luas.
“Kita harus waspada terhadap provokasi dan penjarahan, apalagi mengatasnamakan perbedaan warna kulit dan etnis. Jangan sampai aksi yang seharusnya mulia berubah jadi kerusuhan,” kata Singgih, Senin (1/9/2025).
Singgih menilai, kekuatan rakyat akan lebih terasa bila tuntutan disampaikan secara damai. Dengan cara itu, pemerintah maupun aparat akan lebih mudah menerima masukan. “Oleh karena itu, saya mengimbau agar kita semua bijak dalam membaca dan merespons situasi,” tutur dia.
Selain mengingatkan massa aksi, Singgih juga mengungkap pentingnya langkah dari pemerintah. Dia mengatakan bahwa gelombang protes yang muncul harus dipandang sebagai peringatan untuk melakukan introspeksi.
“Pemerintahan harus introspeksi diri, efisiensi harus dilakukan secara konsisten. Kalau ada pejabat yang justru menambah kegaduhan dan tidak punya empati kepada rakyat, sebaiknya dicopot,” tegasnya.
Menurutnya, aksi yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari keresahan sosial-ekonomi masyarakat. Harga kebutuhan yang naik, sulitnya lapangan kerja, hingga isu keadilan hukum menjadi bahan bakar bagi kemarahan publik. Karena itu, dia menegaskan bahwa solusi tidak bisa hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan juga perbaikan kebijakan.
Singgih berharap masyarakat Surabaya mampu belajar dari pengalaman masa lalu. Kota Pahlawan punya sejarah panjang dalam peristiwa besar, tetapi jangan sampai trauma lama kembali terulang. “Perbedaan pendapat itu sehat, tapi jangan sampai Surabaya yang kita cintai jadi korban,” pungkasnya.[asg/kun]
