Surabaya (beritajatim.com) – Penggantian menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan snack kemasan yang belakangan ramai di media sosial menuai kritik dari kalangan akademisi.
Dosen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh menilai langkah tersebut berisiko tinggi terhadap kesehatan, terutama bila dilakukan secara konstan.
“Snack hanya bisa menjadi makanan selingan, bukan menggantikan makanan utama. MBG idealnya harus memenuhi seluruh komponen zat gizi makro dan mikro yang sesuai dengan kebutuhan sasaran,” tegas Lailatul, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, snack sebaiknya hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total kebutuhan kalori harian, dan penggunaannya sebagai pengganti makan utama hanya dapat dibenarkan dalam situasi terbatas seperti pada pasien pasca-operasi, lansia, atau individu sakit yang tidak mampu mengonsumsi makanan padat.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang
Lailatul menyebut, penggunaan snack rendah gizi sebagai pengganti MBG secara terus-menerus dapat menurunkan asupan energi dan zat gizi penting, sehingga berdampak langsung pada konsentrasi, produktivitas, dan kondisi kesehatan anak.
Menurutnya, snack tinggi gula dan garam memberikan rasa kenyang semu. Namun, kebutuhan gizi harian tetap tidak terpenuhi.
“Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu gizi kurang, anemia, kekurangan zat gizi mikro (hidden hunger), hingga peningkatan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi,” paparnya.
Solusi: Snack Padat Gizi
Meski mengakui kepraktisan snack, Lailatul menyarankan agar tidak mengorbankan prinsip gizi. Ia menekankan pentingnya penggunaan snack padat gizi (nutrient-dense snacks) sebagai alternatif sementara.
“Snack tidak harus identik dengan makanan ringan rendah kalori. Snack dengan prinsip gizi seimbang bisa menjadi solusi darurat, namun tidak boleh menggantikan makanan utama secara terus menerus,” jelasnya.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk menjamin pelaksanaan program MBG yang tepat sasaran, Lailatul merekomendasikan beberapa langkah kebijakan, antara lain:
1. Penetapan standar gizi nasional
2. Integrasi data stunting
3. Alokasi dana khusus MBG
4. Pemanfaatan pangan lokal tinggi gizi
5. Pelibatan ahli gizi dalam setiap tahapan intervensi
6. Monitoring menyeluruh dan tindak lanjut kebijakan
Ia menegaskan, kelalaian dalam memberikan akses makanan bergizi bagi anak akan berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Jika hal ini dibiarkan, menurutnya, negara akan menanggung konsekuensi, seperti rendahnya potensi kognitif anak dan meningkatnya beban kesehatan nasional. “Akses terhadap makanan bergizi bukanlah pilihan, melainkan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara,” pungkasnya. [ipl/suf]
