Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Debate and Mootcourt Society Fakultas Hukum Ubaya menggelar Lawference bertajuk ‘Siap Sedia Indonesia Menghadapi Digitalisasi Pers: Kesiapan Indonesia Menuju Media Sustainability’.
Dijelaskan Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Dr Yoan Nursari Simanjuntak, webinar ini untuk memberikan wawasan terkait langkah inovatif dalam menghadapi tantangan zaman modern terutama dalam bidang pers.
Pasalnya, kata dia, pergaulan global dan perkembangan digitalisasi membuat pemberitaan seolah tanpa batas. Ia berharap, diskusi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pers pada generasi muda Indonesia. “Oleh karena itu, sudah saatnya dibangun pola relasi antara media massa, publisher, dan platform digital untuk menjaga konsistensi ekosistem media di Indonesia,” jelasnya, Senin (5/6/2023).
Di kesempatan itu, Kepala Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Ubaya Dr Sonya Claudia Siwu mengungkapkan bahwa istilah media sustainability tengah menghangat seiring perkembangan era digitalisasi, terutama pada masa pandemi.
“Media sustainability merupakan sebuah konsep yang menginginkan suatu kolaborasi untuk menjaga keberlanjutan pers melalui koeksistensi media di Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep ini digagas oleh komunitas media dan dewan pers Indonesia untuk menghendaki adanya pola relasi antara media massa, publisher, dan platform digital. Menurutnya, regulasi terkait media sustainability dapat menjadi salah satu peran negara dalam menghadapi tantangan keberadaan platform digital.
“Regulasi adalah suatu upaya pemerintah untuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Jadi tidak hanya penanggulangan, tetapi juga pencegahan,” ungkap dosen Fakultas Hukum Ubaya tersebut.
Ia menerangkan, regulasi yang yang bisa dijadikan alternatif untuk media sustainability adalah Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), dan UU.
BACA JUGA:
Ubaya Wakili Indonesia di NAFSA Conference and Expo 2023 AS
Sementara Atmaji Sapto Anggoro, pengurus dewan pers mengatakan, bahwa sebagian besar media di Indonesia masih lemah manajerial. “Untuk itu, dewan pers melakukan pengajaran dengan membuat workshop. Materinya mulai dari executive summary, bagaimana cara memasarkan produk, hingga keuangan dan strateginya,” jelas Sapto.
Ia menambahkan, langkah nyata dewan pers adalah mengusulkan media sustainability untuk diterbitkan Presiden RI melalui Perpres. [ipl/kun]
