Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Lamongan (Unisla) menggelar unjuk rasa (unras) sebagai respon terhadap polemik kepemimpinan yang saat ini melanda kampus hijau tersebut, Rabu (17/5/2023). Mereka melakukan unras di depan gedung kampus D dan kampus A.
Ratusan mahasiswa itu juga membawa sejumlah spanduk dan kertas yang bertuliskan tuntutan. Menariknya, mahasiswa yang melakukan aksi unras ini pun ditemui oleh dua PJ Rektor, yakni Dody Eko Wijayanto dan Abdul Ghofur, yang keduanya sama-sama mengaku sah dan ditunjuk oleh YPPTI Sunan Giri.
Kali ini, PJ Rektor Dody Eko Wijayanto didampingi oleh Ketua Yayasan, Wardoyo dan pengurus yang melantiknya. Sedangkan PJ Rektor satunya, Abdul Ghofur yang dilantik oleh Ketua Yayasan Bambang Eko Moeljono pun didampingi oleh 3 orang loyalisnya.
Di hadapan para pejabat kampus itu, mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisla itu berorasi dan mendesak agar Unisla segera menyelesaikan munculnya polemik dua PJ Rektor dan dua yayasan yang terjadi.
“Dualisme kepemimpinan ini sangat merugikan mahasiswa. Perlu anda pikirkan hak-hak mahasiswa, jangan hanya kepentingan sendiri,” kata Ketua DPM Unisla, Adisti Prisma Putri dalam orasinya.
Ketua DPM Unisla itu juga merinci, setidaknya ada 5 tuntutan yang ingin disampaikan mahasiswa dalam unras kali ini. Pertama, menolak dualisme kepemimpinan di Unisla. Kedua, mengecam keras intimidasi dan intervensi kepada mahasiswa agar berpihak pada salah satu pihak.
Ketiga, memberikan kepastian pada mahasiswa terhadap edaran akademik dengan jadwal yang konkrit. Keempat, rektorat harus memberikan kepastian dan kejelasan terkait pembayaran administrasi agar tidak menyebabkan kebingungan bagi mahasiswa dalam prosedur administrasi.
“Lalu tuntutan kami yang kelima adalah menuntut transparansi pengembalian dana KIP (Kartu Indonesia Pintar),” imbuhnya.
https://beritajatim.com/hukum-kriminal/polemik-unisla-lamongan-pengacara-sebut-wardoyo-masih-sah-jabat-ketua-pengurus-yppti-sunan-giri/
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kementerian Koordinator Pergerakan BEM Unisla, M. Nailul Rizqi meminta kepada pihak kampus agar segera menyelesaikan polemik di Unisla. Ia menilai, polemik kepemimpinan itu membuat mahasiswa resah dan bingung.
“Jika tidak ada penyelesaian dalam kurun waktu 2 x 24 jam, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak lagi. Jangan kau campur adukkan kepentingan pribadi dengan kebutuhan dan proses pendidikan mahasiswa,” terangnya.
Setelah puas berorasi, ratusan mahasiswa Unisla itu kemudian meminta kepada kedua kubu yang berseteru agar segera duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada di Unisla, baik kubu Wardoyo maupun kubu Bambang Eko Muldjono.
Tidak cukup itu, mahasiswa juga menyodorkan semacam surat pernyataan bermaterai yang harus ditandatangani oleh dua kubu tersebut.
https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/ketua-yppti-sunan-giri-lamongan-tidak-ada-dualisme-kepemimpinan-di-unisla/
Sementara itu, Wardoyo yang dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya merupakan ketua yayasan yang sah menurut hukum. Dia juga mengaku telah menunjuk Dody Eko Wijayanto sebagai PJ Rektor untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor sebelumnya yang telah memasuki masa purna kerja.
“Ini negara hukum, maka harus patuh dan berpedoman dengan hukum. Tidak boleh ada kekosongan jabatan. Oleh sebab itu, saya harus mengangkat PJ Rektor,” bebernya.
Sama halnya dengan Abdul Ghofur, PJ Rektor Unisla yang ditunjuk oleh kubu Bambang Eko Moeljono. Dia menegaskan bahwa namanya lah yang secara resmi tertulis sebagai PJ Rektor yang sah di website PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).
“Lihat di Dikti, siapa PJ Rektor yang masuk. Semua sudah saya tandatangani. Semua saya yang tandatangan, karena saya diangkat sebagai PJ Rektor,” ungkap Abdul Ghofur, sembari memberikan jaminan terkait proses pendidikan mahasiswa di Unisla tetap berjalan normal. [riq/but]
