Banyuwangi (beritajatim.com) – MA terpaksa tidak sekolah alias putus sekolah lantaran berbagai alasan. Kondisi ekonomi menjadi alasan utama bagi dirinya tidak melanjutkan pendidikan di sekolah. Seharusnya, anak usia 16 tahun itu mengenyam pendidikan di SMA. Namun, dirinya harus memilih tidak sekolah saat dirinya di kelas 7 SMP.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendengar kondisi itu. Pihaknya mendatangi langsung ke kediaman MA di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Saat tiba, Bupati Ipuk melihat kondisi rumahnya cukup kecil. Berukuran 3×6 meter, berdinding triplek. Mirisnya, dia hidup di tempat itu bersama paman dan bibinya termasuk sepupunya.
Sementara, ayah dan ibunya telah cerai dan memilih kehidupannya masing-masing. “Kenapa tidak sekolah? Sekolahnya kan gratis. Ayo cerita kalau ada masalah, biar bisa dibantu,” kata Ipuk.
MA pun menjawab pertanyaan dari Bupati Ipuk. “Karena biaya Bu. Sekolahnya juga jauh, saya mau sekolah lagi,” kata MA pada Ipuk.
Di sisi lain, MA juga memiliki adik kandung. Berinisial SA berusia 11 dan tinggal bersama neneknya yang tak jauh dari rumah itu. Mirisnya lagi, SA yang kelas 5 SD juga putus sekolah sejak 6 bulan lalu.
Mendengar kisah itu, Bupati Ipuk meminta kepada Camat Genteng Satrio, Kepala Desa Genteng Wetan M. Syukri, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Alfian, untuk melakukan pendampingan. Ipuk juga meminta agar memastikan mereka kembali sekolah.
Keputusannya, MA akan dimasukkan ke Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar cepat lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kita juga beri sepeda untuk berangkat sekolah. Dikasih juga bantuan uang saku,” kata Ipuk.
[berita-terkait number=”5″ tag=”banyuwangi”]
Ipuk juga meminta keluarga tersebut mendapat bantuan dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan peningkatan ekonomi lainnya.
Sebelumnya, Ipuk juga mendatangi siswa SMP yang rentan putus sekolah, GRP, di Desa Genteng Kulon. Dia hanya tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan. Tiap hari ibunya sibuk bekerja, sebagai pembuat kue. Sudah sekitar 3 bulan lebih GRP jarang sekolah. Saat ditanya anak tersebut menjawab enteng, ngantuk dan malas.
“Ibumu sudah bekerja keras membanting tulang untuk kebutuhan kamu. Masak kamu tidak kasihan sama ibumu. Sekolahnya juga dekat dari rumah,” kata Ipuk, yang membuat ibunda GRP meneteskan air mata.
Ipuk lantas meminta kepada kepala sekolah dan guru untuk lebih proaktif. Pantau juga alasannya kenapa tidak masuk sekolah.
Ipuk mengatakan tidak selalu masalah biaya sekolah yang membuat anak putus sekolah. Terkadang faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi anak menjadi rentan bahkan putus sekolah. “Ya seperti GRP yang karena lebih ke faktor lingkungan. Padahal dia belajar di sekolah favorit. Sekolah gratis. Di Banyuwangi juga ada banyak program untuk pendidikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah,” jelas Ipuk.
Pemkab Banyuwangi menggelontor anggaran pendidikan cukup besar. Antara lain program-program bantuan pendidikan serta Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah).
Beasiswa dan beragam bantuan pendidikan juga terus dikucurkan, mulai dari beasiswa kuliah, uang saku dan bantuan transportasi tiap hari untuk pelajar, hingga bantuan biaya hidup untuk pelajar rentan putus sekolah. Program uang saku bagi pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari, dan SMA Rp20.000 per hari.
Ada pula bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari, dan SMA Rp20.000 per hari. “Untuk 2023, pemkab menganggarkan hibah pendidikan sebesar Rp 13 Miliar lebih,” tegas Ipuk.
Adapun rincian penggunaannya antara lain, untuk beasiswa insidental sebesar Rp. 972 juta; beasiswa bidik misi Rp. 4,43 Miliar, Garda Ampuh Rp. 2,34 Miliar; Biaya Hidup Rp. 2,016 Miliar; uang saku Rp. 2,38 Miliar; serta uang transport Rp. 771 juta. (rin/kun)
