Blitar (beritajatim.com) – Masyarakat di tujuh kecamatan di Kabupaten Blitar mendukung ada pemerintahan Blitar selatan. Para pendukung ini mayoritas kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Blitar yang mengabaikan pembangunan kawasan Blitar Selatan.
Salah satu penggagas pemekaran wilayah Blitar selatan, Wawan, mengungkapkan mayoritas masyarakat mendukung adanya usulan pembentukan Kabupaten Blitar Selatan. Masyarakat berharap dengan adanya pemerintahan baru, infrastruktur jalan dan fasilitas umum di tujuh kecamatan bisa lebih baik.
Wawan menyatakan tidak sepatutnya Pemkab Blitar menganaktirikan Blitar Selatan yang kaya akan potensi. Mulai dari wisata hingga pertambangan.
Namun nyatanya kondisi Blitar Selatan sejak beberapa tahun lalu tidak pernah berubah. Infrastruktur jalan hingga fasilitas umum masih jauh dari kata layak.
“Masyarakat banyak mendukung dan ada pula yang menolak, Mayoritas yang mendukung karena kecewa selama ini Blitar tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Blitar,” kata Wawan, Selasa (28/2/2023).
Baca Juga: Ibu Kota Blitar Selatan Diusulkan Lodoyo dan Panggungrejo
Meski demikian ada pula warga yang menolak usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan. Masyarakat yang menolak adanya pemekaran wilayah karena alasan tidak mau ribet dengan prosesnya.
Namun, mereka yang menolak tetap menuntut agar Pemkab Blitar memperbaiki seluruh infrastruktur di tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia tersebut.
“Yang menolak tetap meminta agar fasilitas umum diperbaiki semua termasuk jalan, mereka menolak karena tidak mau repot,” jelasnya.
Salah satu warga, Aripin warga Kecamatan Wates Kabupaten Blitar mengaku setuju dengan usulan pembebasan wilayah Blitar Selatan. Dirinya yang merupakan warga pesisir Kabupaten Blitar mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Blitar yang tidak peduli dengan infrastruktur terutama jalan di wilayah Blitar Selatan.
Padahal Blitar selatan memiliki potensi wisata dan perkebunan yang menjadi salah sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar. Dirinya pun mendukung usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan.
Baca Juga: Blitar Selatan Akan Memisahkan Diri, Sutojayan atau Lodoyo Jadi Pusat Pemerintahan
Aripin juga menitip pesan agar usulan tersebut demi kepentingan dan kemajuan wilayah Blitar Selatan. Bukan hanya digunakan untuk politik semata.
“Kalau saya mendukung saja, yang penting tetap demi kepentingan masyarakat Blitar Selatan, dan jangan digunakan untuk politik,” jelasnya.
Sementara masyarakat lain yang menolak adanya pemekaran wilayah adalah Ali. Warga desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar itu justru menganggap usulan pemekaran wilayah hanya sebagai gertakan saja, agar pemerintah Kabupaten Blitar mau memperbaiki infrastruktur jalan. Selama ini memang masyarakat Blitar Selatan selalu mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak parah.
“Ya tidak harus membentuk pemerintahan Kabupaten sendiri kan rumit, yang penting infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya diperbaiki saya rasa udah cukup,” katanya.
Usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan memang telah mengemuka sejak beberapa pekan terakhir. Sejumlah tokoh dari tujuh kecamatan di pesisir Selatan Kabupaten Blitar mengadakan seserahan persiapan usulan pemekaran wilayah Blitar Selatan beberapa hari lalu.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Wilayah Kabupaten Blitar Selatan.
Tujuh kecamatan yang mengusulkan pemisahan diri dari kabupaten Blitar Selatan tersebut adalah:
1.Wates
2.Binangun
3.Panggungrejo
4.Lodoyo
5.Kademangan
6.Bakung
7.Wonotirto
Kini sejumlah tokoh penggagas pemekaran wilayah Blitar Selatan tersebut tengah berkoordinasi dengan beberapa akademisi untuk mematangkan usulan. Sosialisasi juga sudah mulai dilakukan oleh sejumlah tokoh tersebut kepada masyarakat Blitar Selatan. [owi/beq]
