Jember (beritajatim.com) – Achmad Dhafir Syah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai penanganan stunting alias tengkes setempat masih belum terkoordinasi dengan baik.
Kritik ini dilancarkan Dhafir, merespons tingginya angka stunting di Jember yang dirilis Kementerian Kesehatan RI. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan angka tengkes di Jember tertinggi di Jawa Timur yakni 34,9 persen.
“Tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tumpang tindih. Anggaran yang sudah dialokasikan di masing-masing OPD sudah kami selipkan untuk penanganan stunting, karena itu pekerjaan rumah terbesar di samping AKI-AKB (Angka Kematian Ibu – Angka Kematian Bayi),” kata Dhafir, ditulis Senin (30/1/2023).
Anggaran tersebut tak hanyua di Dinas Kesehatan, namun juga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), dan 31 kecamatan. “Angkanya lumayan fantastis. Saya dengar Rp 500 juta per kecamatan,” kata Dhafir.
“Sekarang kita melihat (bagaimana) sinergi OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kalau semua mengambil penanganan kan tumpang tindih. Mestinya leading sector penanganan, ada pada Dinas Kesehatan. Yang lain mengambil promotif dan preventif, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan penanganan stunting, misalnya sanitasi di Dinas Cipta Karya, penyuluhan pernikahan dini oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama,” kata Dhafir.
Menurut Dhafir, OPD hanya berkutat pada masalah penanganan. “Padahal promotif dan preventif harus digalakkan. Banyak ibu hamil dan calon pengantin yang anemia. Jadi penanganannya bukan hanya pada balita yang stunting, tapi pencegahannya juga harus. Kalau promosi dan pencegahan tidak dilaksanakan dan hanya fokus pada pemberian makanan tambahan, ya ini yang kurang,” katanya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”stunting-jember”]
DPRD Jember selama ini tidak membatasi permintaan alokasi anggaran dari pemerintah untuk penanganan tengkes. “Minta berapa anggaran, yang penting stunting ini betul-betul bisa ditekan. Bukan dengan cara sulapan. Masing-masing OPD punya peranan. Tidak bisa diserahkan kepada Dinas Kesehatan saja atau DP3AKB,” kata Dhafir.
Pemerintah desa seharusnya diajak untuk mengalokasikan sebagian dana desa maupun alokasi dana desa untuk penanganan tengkes. “Tidak bisa desa berpangku tangan, wong warganya juga warga Jember. Jadi harus bisa memperhatikan permasalahan di desa,” kata Dhafir.
Saat ini dari 248 desa dan kelurahan di Jember, ada 40 desa yang menjadi lokus terjadinya tengkes. “Ini ada peningkatan. Dulu sekitar 18-20 desa. Saya kaget juga ada 40 desa penghasil stunting di Jember,” kata Dhafir.
Dhafir mengusulkan agar perguruan tinggi dilibatkan dalam pendataan tengkes di Jember agar data yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan. Mereka bisa diminta mendampungi pengukuran balita dan memasukkan data ke pemerintah. “Sehingga kesalahan data bisa diminimalsasi,” katanya.
“Kalau orang profesional tidak punya kepentingan politik dan berkonsentrasi membantu Pemerintah Kabupaten Jember, insya Allah akan dengan senang hati (dilibatkan) membantu. Mengapa? Karena ini menyangkut Indeks Pembangunan Manusia,” kata Dhafir. [wir/ted]
