Malang(beritajatim.com) – Pemkot Malang menjalin kesepakatan bersama Perum Jasa Tirta 1 tentang Program Water Treatment Plant (WTP). Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Kantor PJT 1 Malang oleh Wali Kota Malang Sutiaji dan Direktur Utama PJT 1 Raymond Valiant Ruritan, Sabtu (31/12/22).
“Awal Januari depan akan dilakukan penandatanganan PKS. Dengan segera start, maka Insya Allah akhir Agustus 2023 program sudah bisa digunakan. Nanti secepatnya kami lakukan lelang. Targetnya sebelum September air sudah bisa diproduksi dan masuk sistem layanan Perumda Tugu Tirta,” kata Raymond.
Program WTP akan dimulai di tahun 2023. WTP akan memanfaatkan air Sungai Bango dengan kapasitas 200 liter per detik (lps).
Sungai Bango dipilih karena kualitas air bakunya dianggap lebih baik. Dengan demikian, proses penjernihan akan lebih mudah dan lebih murah daripada harus memanfaatkan air dari Sungai Brantas.
“Proses penjernihan menggunakan metode filtrasi dan dilakukan sesuai standar Permenkes. Tidak menutup kemungkinan ke depan bukan hanya memanfaatkan Sungai Bango, bisa Sungai Metro juga,” ujar Raymond.
Sementara untuk sistem sewa lahan masih akan dimatangkan antara Pemkot Malang dan PJT 1. Ada satu lahan milik Pemkot di daerah Pandanwangi, Blimbing yang dibidik. Luasannya hampir 8 hektar, tapi untuk pembangunan fasilitas WTP kemungkinan hanya akan memakan 20 persem luasan lahan atau hanya 1,8 hektar. Sisanya masih bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.
Raymond menjelaskan, kerjasama ini akan bersifat investasi Build Operate Transfer (BOT) selama 20 tahun. Nantinya diharapkan dari 200 lps bisa meningkat sampai 1.500 lps dalam lima tahun ke depan.
“Sehingga kemandirian air minum tercapai di Kota Malang. Masuknya 200 lps ke sistem layanan Perumda Tugu Tirta, paling tidak membuat layanan ke pelanggan bisa lebih stabil di tahun 2023,” imbuh Raymond.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Malang”]
Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, M Nor Muhlas mengatakan, meski sudah memanfaatkan WTP, pihaknya memastikan akan tetap memaksimalkan layanan yang sudah ada dari sumber-sumber mata air dan reservoir yang tersebar sehingga ketersediaan suplai aman dan layanan optimal.
“Saat ini kita sepakati 200 lps dulu, nanti baru bertahap bisa ke 300 lalu 500 lps. Tidak langsung. Plus minusnya sudah kita pertimbangan sesuai dengan kajian Tim Review WTP. Dengan jumlah pelanggan saat ini mencapai 175 ribu sambungan rumah (SR), maka kapasitas iddle kita nantinya harus mencukupi,” ujar Muhlas.
“Jadi ini merupakan strategi back up, tanpa harus lepas dari air sumber yang selama ini kita manfaatkan. Jika layanan sudah stabil, maka kita bisa menyediakan layanan untuk lebih banyak SR atau pelanggan dan mendorong Pemkot untuk mengeluarkan regulasi baru terkait layanan air minum di Kota Malang,” tandas Muhlas. [luc/beq]
