Jember (beritajatim.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menobatkan Jember menjadi Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan diserahkan Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej kepada Bupati Hendy Siswanto, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (12/12/2022).
“Alhamdulillah. Jember adalah salah satu kabupaten yang peduli terhadap HAM. Penghargaan ini menjadi penyemangat kita semua. Yang luar biasa Jember mendapat nilai 91,6 dari penilaian 10 kriteria,” kata Bupati Hendy via ponsel.
Beberapa kriteria itu antara lain hak perolehan informasi, pluralisme, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal, dan lain-lain. “Nilai total 91,6 cukup tinggi. Cukup membanggakan. Artinya masyarakat Jember betul-betul memperhatikan sekitarnya, termasuk peduli terhadap difabel. Mereka yang berkebutuhan khusus diperhatikan, begitu juga ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa),” kata Hendy. Dinas Sosial dinilai kreatif untuk membantu ODGJ.
Dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa dan memiliki ribuan pondok pesantren, masjid, gereja, vihara, Jember mendapat penilaian khusus. “Karena memang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, ini jadi tantangan tersendiri, bagaimana penegakan HAM dan warga mendapatkan hak mereka. Ternyata kita bisa (memenuhi hak asasi warga),” kata Hendy.
Penghargaan ini bakal memiliki dampak bagus bagi Jember. “Dampaknya sangat signifikan untuk seluruh masyarakat Jember agar hidup lebih rukun dan bersatu lagi. Lebih berpikiran positif lagi ke depan. Ini akan menarik warga kabupaten lain di sekitar Jember,” kata Hendy.
Penghargaan ini juga berpotensi menarik investor. “Dengan masyarakatnya yang sangat mempedulikan hak asasi manusia, iklim investasi di Jember tak bisa dipungkiri akan lebih menarik lagi,” kata Hendy.
[berita-terkait number=”3″ tag=”bupati-jember-hendy”]
Tugas ke depan tak mudah. “Kami harus bisa menjaga pemenuhan hak asasi manusia dan memaksimalkan yang sudah ada. Kami harus pacu lagi pelayanan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember, kerja sama antarinstansi, dan bagaimana menghidupkan kembali hubungan sinergi kolaborasi masyarakat dengan pemkab maupun instansi lainnya untuk bergotong royong,” kata Hendy.
Warga Perdesaan tak boleh dianaktirikan. Hendy ingin warga desa mendapat informasi lebih luas lagi tentang cara mengatasi stunting (kurang gizi), angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, maupun pernikahan dini. “Mereka diberi peluang untuk membuka usaha mikro kecil menengah, dan bisa bekerja lebih luas lagi, sehingga mereka lebih leluasa untuk hidup dan bekerja di Jember dengan nyaman,” katanya.
Hendy berkomitmen mempertahankan angka penilaian 91,6. “Bahkan harus lebih bagus lagi. Ini akan jadin komitmen kita bersama, wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan apapun juga,” katanya. [wir/suf]
