Malang (beritajatim.com) – Setelah ramai kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe hingga dirinya mangkir dari panggilan KPK. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hal mengejutkan soal kondisi Papua.
Dia mengungkapkan, sejak 2001 melalui otonomi khusus. Papua telah menerima anggaran sebesar Rp1.000,7 triliun dari pemerintah pusat. Sekitar Rp500 triliun lebih dicairkan pemerintah pusat untuk Papua pada masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe.
[berita-terkait number=”5″ tag=”mahfud-md”]
“Yang luar biasa di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya seribu koma tujuh triliun rupiah. Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini, negara turunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu, Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 sejak Undang-undang Otsus,” kata Mahfud di Malang, Jumat, (23/9/2022).
“Sejak zaman Pak Lukas Enembe itu Rp500 triliun lebih itu tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya,” imbuh Mahfud.
Mahfud ada banyak pola untuk melakukan tindakan korupsi oleh pejabat di Papua. Dia menegaskan, memang tidak semua dana otsus dikorupsi, tetapi sebagian besar diselewengkan oleh pejabat di Papua.
“Dengan cara tadi, ada feedback, ada hanya kebenaran formal transaksi. KPK dulu pernah memeriksa disclaimer. Tidak bisa diperiksa, baru diperbaiki hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Setelah diperiksa ternyata dibalik transaksi ditemukan oleh KPK dan PPATK,” papar Mahfud.
Lalu soal pembangunan insfrastuktur di Papua seperti Jalan Tol bukanlah dikerjakan dengan dana Otsus. Tetapi dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat lewat anggaran Kementerian PUPR.
“Itu proyek Kementerian PUPR Pemerintah Pusat, yang dana dari Otsus banyak dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak dikorupsi, dari Rp1.900,7 triliun,” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, Papua menjadi daerah dengan jatah per penduduk cukup besar dari Pemerintah Pusat di bandingkan daerah lain di Indonesia. Dia mengungkapkan, jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan papua itu sebesar Rp14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat Rp10,2 juta per penduduk.
“Jadi Papua itu bahwa negara telah menurunkan uang tetapi rakyatnya gitu-gitu aja. Oleh sebab itu kita ambil korupsinya. Jadi jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik maka hukumnya harus ditegakkan,” tandas Mahfud. (luc/kun)
