Jombang (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jombang menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. PKS menilai kebijakan tersebut semakin menyengsarakan rakyat. Karena sebelumnya harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket, serta harga pangan lainnya yang mengalami kenaikan.
Ketua PKS Jombang Didik Darmadi mengatakan, harga BBM bersubsidi seharusnya tidak naik. Hal itu sebagaimana UUD 1945 menyatakan ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’ (Pasal 33 Ayat 1). ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pks-jombang”]
“Pemerintah harus hadir membela kepentingan rakyat. Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi. Rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit,” kata Didik, Rabu (7/9/2022).
“Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket, kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih,” sambungnya.
Sekretaris PKS Jombang Arifin menambahkan, seharusnya pemerintah berpikir ulang untuk menaikkan BBM subsidi. Pasalnya, saat ini dampak pandemi Covid-19 baru saja pulih. Nah, ketika pemerintah memaksa menaikkan harga BBM, imbasnya harga yang lain bisa ikut naik.
“Tentu saja, hal ini bisa berdampak inflasi. Kenapa untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) mampu, namun untuk subsidi BBM tak mampu. Apa karena mendekati Pilpres (pemilihan presiden), rakyat harus jadi korban parlemen untuk membiayai melalui harga BBM?” sindir Arifin. [suf]
