Bangkalan (beritajatim.com) – Nasib malang dialami oleh seorang ibu bernama Sabiyeh warga Jalan Trunojoyo, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan. Ia harus membayar utang belasan juta rupiah ke RSUD Moh Zyn Sampang usai membawa bayinya berobat. Lebih tragis lagi, bayi tersebut ternyata tidak tertolong dan meninggal dunia.
Kejadian itu berlangsung pada April 2022 lalu. Sabiyeh dengan kondisi hamil tua mengunjungi neneknya di Sampang. Beberapa hari kemudian ia melahirkan dan bayinya selamat.
Sayangnya, beberapa saat kemudian, bayi Sabiyeh mengalami kejang dan dibawa ke RS Moh Zyn Sampang. Setelah mendapatkan penanganan, bayi itu justru tidak tertolong.
Sabiyeh yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu tidak bisa pulang dari rumah sakit. Sebab, harus membayar biaya selama perawatan. Nilainya mencapai Rp 13 juta.
Hal ini mendapat perhatian dari salah satu anggota dewan setempat yang kemudian langsung menghubungi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dengan bantuan jaminan tokoh tersebut, Sabiyeh bisa pulang pada Mei 2022 lalu. Sayangnya hingga kini tunggakan tersebut belum dibayar.
Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudiyo menuturkan, semula pihaknya menyanggupi akan mengcover Sabiyeh karena memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, setelah di cek kartu tersebut sudah tidak aktif.
“Sedangkan jika menggunakan dana dari Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) tidak bisa karena terganjal regulasi. Aturan penggunaan dana tersebut harus pada faskes yang bermitra dengan Pemkab Bangkalan. Sedangkan RSUD Sampang tidak masuk di dalamnya,” tuturnya, Rabu (20/7/2022).
Sehingga, akibat terganjal regulasi biaya belasan juta rupiah harus dibayarkan oleh Sabiyeh secara mandiri. Sedangkan dari segi ekonomi, kondisi Sabiyeh tidak memungkinkan untuk membayar biaya tersebut.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bangkalan”]
Sementara Muhyi Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengatakan, saat ini RSUD Moh Zyn telah memberikan keringanan. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan sebanyak Rp 10,7 juta.
Untuk bisa membantu Sabiyeh, saat ini dilakukan proses penggalangan dana agar Sabiyeh terlepas dari jerat utang tersebut.
“Karena Pemkab tidak bisa mengcover hal tersebut, maka dilakukan penggalangan dana sosial sampai bisa memenuhi jumlah yang menjadi tanggungan,” pungkasnya. [sar/but]
