Kediri (beritajatim.com) – BPJS Kesehatan Cabang Kediri menggandeng komunitas pendidikan untuk memperluas cakupan penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini dilakukan, salah satunya melalui sosilasi lewat seminar Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN Pada Komunitas Pendidikan, pada Rabu (15/6/2022).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Hernina Agustin Arifin mengapresiasi upaya perguruan tinggi yang telah mendaftarkan karyawannya, termasuk tenaga kependidikan dan pendidik ke dalam Program JKN. Hernina berharap perguruan tinggi dapat mendorong orangtua mahasiswa mendaftarkan anak-anaknya yang akan melanjutkan di Perguruan Tinggi ke dalam Program JKN.
“Di tahun 2024 nanti harapan dari Pemerintah cakupan peserta minimal 98 persen penduduk sudah terdaftar dalam Program JKN. Program ini dibuat semaksimal mungkin, dioptimalkan untuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk,” ujarnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”Kediri”]
Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Kediri ini mengundang 38 Perguruan Tinggi yang tersebar dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk. Hernina mengatakan optimalisasi kepesertaan JKN ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN kepada 30 Kementerian/Lembaga, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2022, Presiden menginstrusikan khusus kepada Menteri Pendidikan untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif dalam Program JKN. Sehingga diharapkan dari Perguruan Tinggi bisa mendaftarkan peserta didik juga, karena mahasiswa termasuk bagian penting dalam ekosistem kepesertaan JKN,” terang Hernina.
Saat ini, cakupan peserta di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kediri baru mencapai 74 persen dari total jumlah penduduk. Artinya masih ada 26 persen penduduk yang belum terdaftar dalam Program JKN. Hernina menyebut rata-rata yang belum mendapat JKN adalah mereka yang menunggu sakit baru mendaftar.
Oleh karenanya, melalui Perguruan Tinggi Ina mengajak bersama-sama memberikan edukasi tentang Program JKN, agar program ini benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, utamanya dalam pemenuhan jaminan kesehatan.
“Prinsip utama asuransi sosial Program JKN ini adalah gotong royong. Jadi tidak mungkin peserta yang didaftarkan hanya orang yang sakit, harus ada gotong royong dari orang yang sehat. Memang perlu sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan hal ini. Mari kita bersama-sama harus bergandengan erat agar Program JKN ini benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri, Leli Wulandari (36) sangat mendukung upaya yang dilakukan untuk mewajibkan mahasiswa telah terdaftar ke dalam Program JKN. Menurutnya, mendaftarkan mahasiswa ke dalam Program JKN merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban Perguruan Tinggi dalam menjaga kesehatan mahasiswanya.
“Kita kan dari kampus kesehatan, mahasiswa kita pasti berpindah dari satu tempat praktek ke tempat praktek lain, untuk itu kita juga punya tanggung jawab kepada orang tua mahasiswa tentang keselamatan dan kesehatan mahasiswa yang dititipkan di kampus kita. September nanti akan kita bagikan angket siapa saja yang sudah terdaftar JKN maupun yang belum. Nantinya kita juga akan mengundang pihak BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan Program JKN kepada mahasiswa,” pungkasnya. [nm/beq]
