Malang (beritajatim.com) – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menyelenggarakan Lokakarya tingkat Provinsi Jawa Timur melalui daring, sejak Selasa (30/11/2021) hingga Rabu (1/11/2021) besok. Lokakarya dilakukan demi mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Program itu antara lain, penuntasan dan pengananan permukiman kumuh dengan mewujudkan Jawa Timur bebas kumuh. Setta pencapaian pembangunan ketersediaan air bersih dan sanitasi baik dan pembangunan yang inklusif, aman, tangguh berkelanjutan.
Hadir menjadi Narasumber dalam lokakarya ini antara lain, anggota DPR RI Sumail Abdullah, Wakil Kepala Program Management Unit (PMU) Pusat Mita Dwi Aprilia, Kepala Seksi Penataan Ruang Bappeda Provinsi dan Posma Partogi Sri Muti’atun Sintawati serta PPK BPPW II Jawa Timur H. Simanjuntak.
Sementara peserta lokakarya ini dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, perwakilan Bappeda Kota atau Kabupaten dan Dinas PKP Kota atau Kabupaten, Koordinator Kota, Assisten Mandiri Kota atau Kabupaten.
“Daerah bersama masyarakat harus mampu memfomulasikan semua program, kolaborasi dan pengembangan kawasan permukiman melalui Forum PKP. Untuk menyelesaikan persoalan permukiman kumuh dan sebagai mandat dari Sustainable Development Goals (SDG’s) kita mampu untuk bersama dan berkolaborasi,” kata Kepala Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pusat, Mokhmad Fatkhur Rifqie, Selasa, (30/11/2021).
Fatkhur Rifqie mengatakan rangkaian lokakarya Provinsi Jawa Timur ini merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan yang ada di Kota atau Kabupaten sehingga menjadi kesinambungan kegiatan atau tahapan tahapan.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kota-malang”]
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi V Sumail Abdullah mengatakan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mulai dari kementerian, DPR hingga daerah untuk membebaskan Kota-Kota di Indonesia dari kumuh. Program yang ada harus disusun dan dijalankan dengan baik.
“Kota tanpa kumuh merupakan bagian dari membangun Indonesia lebih baik. Maka kita di DPR memberikan dukungan penuh dengan menyetujui peningkatan anggaran agar masyarakat dapat hidup di kota yang layak dan sehat,” tandas Sumail. [luc/but]
