Lamongan (beritajatim.com) – Hari Pahlawan Nasional diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas semua jasa dan pengorbanan pahlawan karena telah berani menanggung semua resiko saat memperjuangkan kemerdekaan.
Seiring dengan perkembangan zaman, mungkin pengertian pahlawan yang dulu indentik dengan pejuang melawan penjajah, merebut dan mempertahankan kemerdekaan kini telah mengalami pergeseran.
Akan tetapi, esensi dan nilai-nilai pahlawan yang banyak memberi tauladan dalam perjalanan bangsa ini, tak kan lekang oleh waktu apalagi tergerus oleh kemajuan zaman.
Saat ini, makna pahlawan bisa dipahami dan dilihat dari berbagai sisi, bahkan bisa menjadi lebih umum. Misalnya, seseorang yang membawa perubahan atau memberikan nilai-nilai positif ke arah kebaikan bersama untuk bangsanya juga bisa disebut pahlawan. Begitu juga seseorang yang telah mengharumkan bangsa dan negara, juga layak disebut sebagai pahlawan.
Oleh sebab itu, menjadi pahlawan di era ini tidak lagi harus dilakukan seperti dulu. Jika dulu pahlawan harus mengangkat bambu runcing untuk mengusir penjajah, maka sekarang penjajah juga bukan lagi kolonialisme, melainkan para koruptor yang telah merugikan Negerinya sendiri.
“Jika dulu pahlawan mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan, maka saat ini kita harus melanjutkan perjuangan mereka, kita perkuat akhlak kita, jujur, dan berani untuk bersama-sama memberantas korupsi di Negeri ini,” kata Hj Lily Chodijah Wahid, adik Kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat ditemui wartawan, Rabu (10/11/2021).
Perempuan yang akrab disapa Bunda Lily itu menuturkan, meski perjuangan sekarang tidak dengan pertumpahan darah melawan penjajah, namun perjuangan ini juga tak kalah beratnya. Pasalnya, koruptor yang harus dilawan tersebut merupakan bangsa kita sendiri.
“Maka, menjaga integritas, memegang teguh nilai-nilai agama, budaya dan kejujuran serta tidak diam melihat kedzoliman itu adalah cara untuk menjadi seorang pahlawan dalam melawan keserakahan dan ketamakan yang menjangkiti saudara kita sebangsa itu sendiri di Republik ini,” tuturnya.
Lalu, untuk membuang wabah korupsi yang telah lama hinggap di negeri ini, menurut Bunda Lily, dibutuhkan banyak pahlawan agar penyakit kronis tersebut bisa benar-benar dimusnahkan dari bumi pertiwi.
“Kuncinya ya harus lawan korupsi. Negara ini seharusnya dapat melindungi, mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai apa yang telah dicita-citakan oleh para pendahulu kita,” tegas Bunda Lily.
Lebih lanjut, Bunda Lily juga menyoroti tentang tren kasus korupsi yang meningkat di negeri ini. Menurutnya, pemerintah harus bekerja lebih banyak, terutama dalam hal penindakan, bukan hanya dalam hal pencegahannya saja.
“Hari ini, kita ingin bukti nyata. Seharusnya petugas yang berwenang bisa lebih berani untuk meringkus koruptor. Tidak hanya bisa menduga adanya tindak korupsi di sana sini saja, namun juga harus tegas menunjuk siapa koruptor itu,” jelasnya.
Mengenai akibat korupsi, Bunda Lily menyebutkan, bahwa korupsi telah membuat kesenjangan kelas sosial meningkat, ekonomi tidak tumbuh optimal, menyebabkan kemiskinan, dan memperlemah capaian pembangunan manusia.
“Jika ingin kinerja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat terus meningkat, maka prioritaskan pemberantasan korupsi. Kenapa masih banyak yang tidak patuh bayar pajak? Ya karena banyak yang beranggapan buat apa membayar pajak kalau hanya untuk dikorupsi,” bebernya.
Menurut perempuan berusia 73 tahun tersebut, korupsi juga tidak mengenal usia. Hal itu bisa dilihat dari tak kalah banyaknya orang-orang muda yang terjegal kasus korupsi. Untuk itu, ia berharap, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memikirkan serius pemberantasan korupsi ini.
[berita-terkait number=”4″ tag=”gus-dur”]
Sehubungan dengan itu semua, melalui momen peringatan Hari Pahlawan ini, Bunda Lily mengajak kepada semuanya, utamanya generasi muda untuk menjadi pahlawan bagi negeri yang telah memberi segalanya ini. Apabila tidak bisa memberantas korupsi, lanjut Bunda Lily, minimal dengan tidak menjadi bagian dari terjadinya korupsi.
“Stigma koruptor susah untuk dihapus. Ini adalah kerugian bangsa kita yang cukup besar. Kenapa susah dihapus? Ya karena banyak celah, seperti peraturan perundangan yang tidak tegas, penentuan hukuman yang relatif ringan dan mudah dikurangi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang tidak cermat, pembuatan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan sebagainya,” pungkasnya. [riq/but]
