Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mendorong pola pembangunan jalan melalui kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dijadikan model pembangunan infrastruktur di desa-desa lain. Skema tersebut mulai diterapkan di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, dan Desa Mangli, Kecamatan Pujer.
Melalui pola tersebut, Pemkab Bondowoso menyalurkan hibah aspal yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara pemerintah desa bersama masyarakat menyiapkan material pendukung seperti koral, pasir, serta tenaga kerja secara swadaya.
Dhafir mengatakan, desa yang belum memungkinkan menggeser anggaran APBDes 2026 tetap dapat memanfaatkan skema tersebut dengan mengandalkan gotong royong masyarakat.
Menurutnya, praktik yang dilakukan Desa Kembang menunjukkan pembangunan jalan tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu perubahan anggaran desa.
“Saya berharap Desa Kembang dan Desa Mangli menjadi role model. Aspalnya disiapkan pemkab, sedangkan pemdes bersama masyarakat menyiapkan koral, pasir, dan tenaga kerjanya. Jika pola ini efektif, ke depan anggarannya bisa ditingkatkan lagi pada APBD 2027 bahkan Perubahan APBD 2026,” katanya.
Ia menambahkan, bagi pemerintah desa yang masih memiliki ruang melakukan perubahan APBDes, usulan bantuan hibah aspal masih dapat diajukan kepada pemerintah kabupaten agar lebih banyak wilayah yang merasakan manfaat program tersebut.
Kepala Desa Kembang Bambang Andoyo menjelaskan, pihaknya mengajukan permohonan bantuan kepada Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (BSBK) pada 7 Juni 2026. Bantuan tersebut terealisasi pada 27 Juni 2026 berupa 50 drum aspal yang diambil dari gudang dan dibawa ke kantor desa.
Selain aspal, pemerintah juga memberikan dukungan alat berat. Adapun kebutuhan material lain dipenuhi melalui swadaya masyarakat.
“Yang kami terima adalah aspal dan bantuan alat berat. Sementara masyarakat sepakat bergotong royong menyediakan koral, pasir, dan kebutuhan lain untuk pengaspalan lapen,” ujarnya.
Sebanyak 50 drum aspal itu diperkirakan mampu digunakan untuk mengaspal jalan sepanjang sekitar 1,3 hingga 1,4 kilometer. Untuk merealisasikan pekerjaan tersebut dibutuhkan sekitar 200 meter kubik koral dan dua hingga empat truk pasir dengan total kebutuhan dana swadaya sekitar Rp63 juta hingga Rp65 juta.
Bambang mengungkapkan, APBDes 2026 sebenarnya telah lebih dahulu dialokasikan untuk pembangunan lain seperti paving dan plengsengan. Karena itu, pemerintah desa memilih tidak mengubah anggaran yang sudah disepakati agar program yang telah dijanjikan kepada masyarakat tetap terlaksana.
Sebagai solusi, masyarakat dari sekitar 24 RT di Desa Kembang bergotong royong mengumpulkan dana secara sukarela tanpa ada nominal yang ditentukan.
“Semua murni sukarela, tidak ada paksaan. Besarnya sesuai kemampuan masing-masing dan dikoordinasikan oleh ketua RT bersama tokoh masyarakat,” katanya.
Pemerintah desa menargetkan dana swadaya dapat segera terkumpul sehingga pembelian material seperti koral dan pasir bisa dilakukan mulai pertengahan Juli. Setelah seluruh material tersedia, pengaspalan jalan akan segera dikerjakan.
Bambang mengapresiasi gagasan Ketua DPRD Bondowoso yang ingin menjadikan pola kolaborasi tersebut sebagai contoh bagi desa-desa lain.
“Semoga ini bisa menjadi inspirasi sehingga kolaborasi antara pemkab, pemdes, dan masyarakat dalam pembangunan jalan semakin luas diterapkan. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur desa bisa lebih cepat dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (awi/but)
