Ringkasan Berita
* Kebijakan biodiesel B50 dinilai positif oleh Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Noval Adib, karena mampu memperkuat APBN dan memangkas ketergantungan pada impor minyak mentah global.
* Namun, pemerintah diperingatkan untuk menjaga keseimbangan pasokan CPO agar tidak terjadi perebutan bahan baku dengan industri minyak goreng yang dapat memicu inflasi.
* Keberhasilan program ini memerlukan regulasi yang jelas bagi pelaku usaha seperti PT Pertamina Patra Niaga, harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat, serta pengawasan ketat dari hulu ke hilir.
————————————————————————————–
Malang (beritajatim.com) – Implementasi kebijakan biodiesel 50 persen (B50) dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dunia. Ketergantungan ini dinilai berisiko di tengah fluktuasi harga global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., menjelaskan bahwa optimalisasi crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku B50 akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) pada ekonomi domestik, mulai dari sektor perkebunan, distribusi, hingga industri mesin pengolahan.
“Jika kita bisa mandiri menggunakan bahan bakar berbasis kelapa sawit, beban subsidi energi pada APBN otomatis akan tertekan secara signifikan,” ujar Noval di Malang, Jumat (10/7/2026).
Meski berdampak positif, Noval mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi risiko perebutan pasokan CPO antara industri biodiesel dan industri pangan (minyak goreng). Jika pasokan tidak dikelola dengan matang, kelangkaan bahan baku di sektor pangan berpotensi memicu lonjakan harga yang berujung pada inflasi. Selain itu, ada ancaman hidden cost berupa ketimpangan antar-sektor jika regulasi tidak ditegakkan secara adil.
Untuk mengamankan masa transisi ini, Noval menekankan pentingnya kepastian hukum, kejelasan regulasi, serta penyederhanaan birokrasi bagi badan usaha penyalur seperti PT Pertamina Patra Niaga. Ia juga meminta pemerintah memastikan harga B50 di pasar tetap terjangkau agar tidak membebani masyarakat secara ekonomi.
Pemerintah diimbau untuk menyusun kebijakan berdasarkan kajian akademis yang matang serta menerapkan pengawasan, standardisasi, dan evaluasi yang ketat dari hulu hingga hilir demi menjamin keberhasilan program solar sawit ini.[dan]
