Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menunjukkan komitmennya untuk mensejahterakan rakyat di tengah tantangan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah Kota Blitar memilih melakukan efisiensi ketat pada belanja birokrasi dan fasilitas kepala daerah demi memastikan program sosial dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dalam keterangannya baru-baru ini, Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin ini mengungkapkan bahwa dinamika anggaran daerah menuntut pemerintah untuk bergerak taktis dan menentukan skala prioritas yang tepat. Salah satunya adalah menjamin bantuan sosial untuk masyarakat tetap ada meski anggaran dipangkas.
Salah satu program yang dijamin tetap ada namun dilakukan penyesuaian adalah Beras Sejahtera (Rastra). Meski kemampuan anggaran untuk program ini terkoreksi akibat fluktuasi harga beras di pasaran, Pemkot Blitar mengambil kebijakan bijak dengan tidak mengurangi jumlah warga penerima manfaat.
“Daripada kita memberikan beras dengan kualitas yang kurang baik, akhirnya volumenya yang kita sesuaikan menjadi 5 kg. Namun yang paling penting, jumlah penerima tetap utuh tidak ada pengurangan, tetap sekitar 7.000 warga,” ujar Syauqul Muhibbin, Rabu (8/7/2026).
Ia juga menegaskan telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk mempercepat proses penyaluran agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Namun, saya selalu menekankan untuk segera, segera, dan segera disalurkan. Teman-teman secara teknis memang menghadapi beberapa kendala pekerjaan yang agak terlambat karena persiapan dan hal teknis lainnya. Tapi anggaran sudah siap dan segera disalurkan,” tegasnya.
Tak hanya menjamin program bantuan berjalan, Wali Kota Blitar memberikan teladan langsung dengan memangkas berbagai fasilitas kedinasannya sendiri. Beliau menolak pengadaan mobil dinas baru, membatasi anggaran perjalanan dinas, hingga menghindari penerbangan kelas bisnis.
Langkah efisiensi ini juga menyentuh pos belanja pegawai, termasuk penyesuaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PNS dan P3K demi menyeimbangkan total belanja daerah yang mencapai Rp.129 miliar. Kendati demikian, anggaran untuk Tenaga Harian Lepas (THL) seperti petugas kebersihan tetap dipertahankan guna menjaga predikat Kota Blitar sebagai kota yang bersih, rapi, dan nyaman.
Di tengah pengetatan anggaran daerah, kepiawaian Pemkot Blitar dalam membangun sinergi dengan pemerintah pusat justru membuahkan hasil manis. Kota Blitar sukses mengamankan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang siap digulirkan untuk mendongkrak kesejahteraan warga.
Kota Blitar dipastikan mendapat jatah bantuan stimulan perumahan berupa bedah rumah sebanyak 800 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tidak hanya itu, proyek Sambungan Rumah (SR) untuk akses air bersih serta program Makan Siang Bergizi juga akan segera direalisasikan.
“Kami akan segera melakukan follow-up cepat terhadap seluruh data penerima bantuan ini. Sinergi program pusat dan daerah ini kami yakini akan menjadi daya dongkrak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar ke depan,” pungkasnya. (owi/ted)
