Pamekasan (beritajatim.com) – Puluhan massa berunjukrasa menyampaikan berbagai tuntutan terkait tata kelola pemerintahan daerah di Kantor Bupati Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Rabu (8/7/2026). Salah satu isu yang disoroti tentang banyaknya jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Kondisi ini sangat berpotensi menghambat efektivitas birokrasi khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis, karana itu kami meminta Bupati Pamekasan agar segera melakukan pengisian jabatan secara definitif sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata salah satu orator aksi.
Selain itu massa menilai jika penempatan pejabat definitif sangat penting untuk memberikan kepastian kepemimpinan di setiap OPD. “Saat ini masih banyak OPD yang masih ditempati pejabat dengan status Plt, bahkan kondisi ini juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari kepala Puskesmas hingga kepala sekolah tingkat SD maupun SMP,” ungkapnya.
“Kondisi ini semestinya menjadi keharusan bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa meminta pemerintah daerah segera memberikan langkah konkret terkait pengisian jabatan pimpinan OPD agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan profesional.
Menyikapi hal itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan kondisi tersebut tengah menjadi prioritas dan sedang digodok. Terlebih pihaknya mengaku belum memungkinkan untuk mengisi seluruh OPD dengan pejabat definitif, kecuali dengan cara bertahap.
“Untuk mengisi pejabat OPD dengan definitif dengan sekaligus, kita belum mampu karena stok pejabat belum memungkinkan (untuk menempati posisi kepala OPD),” kata KH Kholilurrahman, di hadapan massa aksi.
Lebih lanjut disampaikan jika kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintahan yang dipimpinnya, guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Kami masuk pemerintahan, status Plt itu sudah sangat banyak dan menumpuk. Jadi ketika kami masuk, Plt itu sudah banyak dan bukan hanya terjadi saat ini,” jelasnya.
“Kondisi tersebut bukan serta merta membuat kita berdiam diri, bahkan tempo hari kami juga sudah melakukan rotasi (mutasi pejabat), bukan hanya sebagian tetapi 20 pejabat,” sambung bupati yang familiar disapa Kiai Kholil.
Karena itu pihaknya komitmen untuk terus melakukan perbaikan sekaligus mengisi posisi pejabat Plt menjadi definitif. “Insya’ Allah dalam bulan ini sudah terisi, mudah-mudahan dapat direalisasikan,” pungkasnya. [pin/ted]
