Ringkasan Berita:
- Komisi D DPRD Jawa Timur meninjau jembatan rusak di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Ponorogo, yang rusak sejak banjir 2018.
- Jembatan menjadi akses vital yang menghubungkan Desa Nambak, Bekare, Koripan hingga Kecamatan Ngrayun.
- Hasil survei mengerucut pada usulan pembangunan jembatan permanen dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.
- Skema pembiayaan direncanakan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada APBD 2027.
Ponorogo (beritajatim.com) – Harapan warga Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, untuk kembali memiliki jembatan yang layak mulai menemukan titik terang. Setelah delapan tahun rusak akibat bencana banjir, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur turun langsung meninjau kondisi jembatan yang menjadi akses utama masyarakat menuju Desa Bekare, Koripan hingga Kecamatan Ngrayun.
Peninjauan dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, BPBD Ponorogo, Pemerintah Desa Nambak, serta Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo. Hasil survei lapangan tersebut akan menjadi dasar penyusunan skema pembangunan yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Miseri Effendy, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan Kepala Desa Nambak. Menurutnya, persoalan jembatan tersebut sudah terlalu lama belum mendapatkan kepastian meski seluruh persyaratan pengajuan bantuan telah dipenuhi.
“Hari ini kami menindaklanjuti usulan Kepala Desa Nambak yang datang kepada kami terkait jembatan yang sekarang kami survei bersama Dinas PUPKP, BPBD, pemerintah desa, dan Ketua Komisi C DPRD Ponorogo. Ini bencana yang terjadi sejak 2018. Jembatan ini sangat vital karena menghubungkan Desa Bekare, Koripan sampai Ngrayun,” ungkap Miseri, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, informasi yang diterimanya menyebutkan usulan pembangunan jembatan sebelumnya telah diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun hingga pertengahan 2026 belum ada kepastian realisasi.
“Awalnya sudah diusulkan ke BNPB. Semua persyaratan dari A sampai Z sudah dipenuhi. Hingga Juni 2026 belum ada kejelasan dan kepastian. Karena itu kepala desa datang ke kami agar bagaimana jembatan ini bisa dibangun,” katanya.
Dari hasil survei lapangan, terdapat dua alternatif penanganan. Pilihan pertama adalah rehabilitasi jembatan dengan estimasi anggaran sekitar Rp600 juta. Namun, opsi tersebut dinilai kurang efektif sebagai solusi jangka panjang karena konstruksi masih membutuhkan penyangga di bagian tengah.
Karena itu, DPRD Jawa Timur bersama tim teknis lebih mengarah pada pembangunan jembatan permanen yang dinilai lebih aman dan memiliki usia pakai lebih panjang.
“Tadi ada 2 opsi. Apakah cukup direhab sekitar Rp600 juta, tetapi tidak bisa bertahan lama. Dari teman-teman DPUPKP, BPBD Ponorogo, mengarah dibangun permanen dengan taksiran anggaran sekitar Rp6 sampai Rp7 miliar,” jelasnya.
Miseri mengatakan pembangunan dengan nilai anggaran tersebut kemungkinan besar akan menggunakan pola pembiayaan bersama atau sharing budget antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo untuk memastikan kesiapan skema pembiayaan tersebut agar dapat diakomodasi dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
“Yang anggarannya besar biasanya sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam waktu dekat kami akan bertemu Plt. Bupati Ponorogo untuk memastikan anggaran sharing tahun 2027. Sehingga jembatan yang rusak sejak 2018 ini bisa diupayakan dibangun,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Nambak, Tugimin, berharap perjuangan masyarakat selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Menurutnya, warga telah terlalu lama menunggu kepastian pembangunan setelah jembatan rusak akibat bencana.
“Jembatan ini rusak karena bencana tahun 2018. Rencananya dibangun tahun 2025, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Sekarang kami usulkan ke Jawa Timur yang dikawal Pak Miseri,” ujarnya.
Tugimin mengungkapkan kerusakan jembatan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan belum lama ini, ambrolnya pondasi jembatan darurat mengakibatkan dua warga mengalami kecelakaan saat melintas pada dini hari.
Jembatan Desa Nambak merupakan jalur utama yang menghubungkan Desa Nambak, Bekare, dan Koripan. Sejak rusak akibat banjir pada 2018, masyarakat terpaksa memutar beberapa kilometer untuk menuju sekolah, tempat kerja, maupun mengangkut hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya.
Karena itu, warga berharap pembangunan jembatan permanen benar-benar dapat direalisasikan pada 2027 sehingga akses transportasi, perekonomian, dan pelayanan masyarakat kembali berjalan normal. [end/beq]
