Jember (beritajatim.com) – Posisi kaum Marhaen di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini kehilangan alat produksi. Partai seharusnya menjadi menara air bagi kehidupan masyarakat yang terjepit.
Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember Widarto, merespons terbitnya buku berjudul Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung, Kamis (2/7/2026).
“Marhaen dalam konsep Sukarno adalah kaum proletariat ala Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain,” tulis Airlangga dan Rocku dalam buku ini.
Berbeda dengan kaum buruh yang tidak memiliki alat produksi menurut teori Marx, kaum Marhen memiliki alat produksi berupa sawah dan alat-alat pertanian. Menurut Widarto, kondisi saat ini membuat kaum Marhaen kehilangan alat produksi.
“Petani sudah semakin habis. Dulu mungkin punya alat produksi. Sekarang petani sudah semakin tidak punya alat produksi. Sawahnya yang kecil pun dijual ke pengembang (perumahan),” kata Widarto.
Widarto tidak bisa menyalahkan kaum Marhaen. “Bagaimana tidak dijual ke pengembang? Karena di sekelilingnya irigasinya dimatikan, sehingga sawah yang awalnya produktif menjadi tidak produktif lagi. Memang dibuat oleh sistem begitu,” katanya.
Ketika sawah itu tidak produktif, maka petani memilih untuk menjualnya. “Jadi bukan memang kesengajaan ingin dijual. Ya, gimana lagi. Alat produksinya adalah sawah, lama-lama sawahnya tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Irigasinya sudah diputus oleh para pengembang di sekitarnya. Akhirnya awalnya menjadi tiga kali produksi., jadi tanah kering,” kata Widarto.
Konsep Marhaen saat ini busa diperluas. Pemilik alat produksi bukan hanya petani tapi pengemudi ojek daring yang terjepit oleh regulasi perusahaan dan situasi ekonomi. Menurut Widarto, menjadi tugas bersama untuk memunculkan antitesis atas situasi yang tidak menguntungkan saat ini.
“Sebelum kita ngomong pernik-perniknya soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sistem yang bagaimana yang mau kita bangun atas jawaban dari situasi hari ini yang tidak mudah,” kata Widarto.
Tugas legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember adalah menjalankan fungsi legislatif untuk menyelamatkan kaum Marhaen. “Partai politik seharusnya menjadi menara air bukan menara gadin. Partai politik harusnya menjadi obor penerang bagi rakyat, dan itu yang disampaikan Bung Karno,” kata Widarto.
Partai pelopor, menurut Widarto, harus menjadi obor di tengah kesusahan masyarakat. “Ketika masyarakat kesulitan soal BBM, ketika masyarakat kesulitan soal mencari pekerjaan, partai seharusnya menjadi obor di sana. Ini otokritik juga bagi kami, ketika partai belum mampu menjadi jawaban dan menjadi obor bagi masyarakat di tengah impitan persoalan yang sangat banyak,” katanya. [wir/ian]
