Mojokerto (beritajatim.com) – Memasuki musim kemarau yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mulai memperkuat langkah mitigasi bencana. Salah satunya melalui Rapat Persiapan Gladi Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Kecelakaan Air (Laka Air).
Rapat yang digelar di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Moch. Rizal Octavian. Rapat dihadiri unsur TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, BPBD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah menghadapi potensi bencana yang kerap muncul saat musim kemarau. Wabup menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dibangun melalui ketersediaan personel dan peralatan. Lebih dari itu, kesiapan menghadapi bencana harus diwujudkan melalui koordinasi yang solid dan sistem respons yang teruji.
Karena itu, gladi kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan bukan sekadar agenda seremonial atau simulasi rutin tahunan. Kegiatan tersebut dirancang sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan bencana yang melibatkan berbagai sektor.
“Gladi ini adalah sarana untuk menguji sistem komando, komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kondisi darurat yang sesungguhnya,” ungkapnya, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa penanganan bencana sering kali terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh sebab itu, kemampuan berkolaborasi dan bergerak cepat saat situasi darurat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana.
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla selama musim kemarau, Wabup juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sebagai lini pertama dalam upaya pencegahan. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar kasus kebakaran lahan berawal dari aktivitas manusia, termasuk pembakaran sampah dan pembukaan lahan secara tidak terkendali.
Kebiasaan yang dianggap sepele tersebut dapat berkembang menjadi kebakaran besar ketika kondisi cuaca sedang kering dan angin bertiup kencang. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Ajakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Pemkab Mojokerto juga meluncurkan dua inovasi baru di bidang kebencanaan, yakni Tangguh Rek dan Mojo Mandala.
Menariknya, Tangguh Rek yang selama ini dikenal sebagai slogan daerah kini mengalami transformasi fungsi. Program tersebut dikembangkan menjadi sistem tata kelola resiliensi kawasan rawan bencana yang dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Tidak hanya menjadi nama program, Tangguh Rek juga diubah menjadi akronim yang merepresentasikan semangat kebencanaan daerah, yaitu Tanggap, Tangkas, Unggul, dan Harmoni. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mitigasi dan penanganan bencana, dengan dukungan teknologi serta sistem koordinasi yang lebih terintegrasi.
“Melalui Tangguh Rek, kita ingin menghadirkan sistem kesiapsiagaan yang lebih cepat, responsif, dan berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merespons situasi darurat, tetapi juga oleh tingkat kesiapan masyarakat dalam mengenali risiko dan mengambil tindakan yang tepat,” tegasnya.
Selain Tangguh Rek, Pemkab Mojokerto juga meluncurkan Mojo Mandala atau Manajemen Data Bencana dan Pelaporan yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Mojokerto. Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam memperkuat sistem pendataan dan pelaporan kebencanaan yang selama ini menjadi salah satu aspek krusial dalam pengambilan keputusan saat terjadi bencana.
Dengan sistem data yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah akan lebih mudah memetakan wilayah rawan, memantau perkembangan situasi di lapangan, hingga menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat. Kehadiran Mojo Mandala sekaligus melengkapi upaya transformasi manajemen kebencanaan di Kabupaten Mojokerto yang kini mulai mengarah pada pendekatan berbasis data, teknologi, dan partisipasi publik.
Melalui peluncuran Tangguh Rek dan Mojo Mandala, Pemkab Mojokerto berharap tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mulai memperkuat aspek mitigasi dan kesiapsiagaan jangka panjang. Di tengah tantangan perubahan iklim yang menyebabkan cuaca semakin sulit diprediksi, pembangunan budaya siaga bencana menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat, Kabupaten Mojokerto berupaya membangun sistem kebencanaan yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif. Harapannya, risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin, sementara keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. [tin/kun]
