Ringkasan Berita:
- Pemkab Jember mengevaluasi 209 dapur SPPG penyedia program Makan Bergizi Gratis.
- Sebanyak 31 tim lintas OPD diterjunkan ke seluruh kecamatan.
- Satgas MBG menegaskan tidak ada afirmasi maupun pengecualian dalam pemeriksaan.
- Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan tindak lanjut.
Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi 209 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 31 kecamatan, Jumat (29/5/2026).
Pemkab Jember menurunkan 31 tim yang terdiri atas aparatur sipil negara dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta para camat.
“Mereka memotret apa adanya kondisi eksisting dapur. Tak peduli milik siapapun. Dilarang ada afirmasi atau pengecualian atas nama apapun. Tindaklanjuti selurus-lurusnya,” kata Ketua Satuan Tugas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi.
Fauzi mengatakan kepada seluruh jajarannya untuk mengabaikan tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan evaluasi tersebut.
“Jika ada penekanan dan atau intimidasi dari siapapun abaikan. Langsung lapor saya,” katanya.
Peringatan ini disampaikan Fauzi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi jajarannya di lapangan.
“Ini karena pintu SPPG bukan tunggal Pemkab Jember. Tapi banyak stakeholder lain waktu pendirian,” katanya.
Setiap tim akan mengecek kondisi enam hingga tujuh SPPG.
“Targetnya Jumat hari ini langsung selesai. Tapi kalau tidak, setidaknya besok Sabtu harus selesai,” kata pria yang juga menjabat Pejabat Sekretaris Daerah Jember ini.
Nantinya Pemkab Jember akan melaporkan hasil evaluasi ini kepada Badan Gizi Nasional.
“SPPG mau distop atau tidak, itu wewenang BGN. Tapi minimal tidak ada pembiaran oleh Bupati sebagai pemangku wilayah dan yang cukup terdampak jika ada korban. Ini semacam early warning system,” kata Fauzi.
Evaluasi terhadap seluruh dapur MBG ini tak lepas dari kebakaran SPPG di Kecamatan Sumbersari dan keracunan puluhan siswa taman kanak-kanak setelah mengonsumsi MBG di Kecamatan Kaliwates.
“Ini pemetaan total untuk memberikan gambaran nyata kondisi semua dapur di Jember agar tidak reaktif, bertindak pasca kejadian. Jadi ini sifatnya lebih pada policy antisipatif,” kata Fauzi.
Pengecekan ini didasarkan pada standar operasional prosedur Badan Gizi Nasional. Fauzi berharap masukan dari Pemkab Jember berdasarkan supervisi ini akan memperbaiki tata laksana dan pengetatan pemenuhan standar pendirian SPPG.
“Policy MBG bagus. Jangan sampai dirusak oleh satu atau dua dapur bermasalah. Monitoring evaluasi ini adalah salah satu langkah ‘membersihkan’ dapur-dapur SPPG yang tidak sesuai ketentuan. Tentunya lewat rekom lapang yang senyatanya, biar BGN tahu potret lapang,” kata Fauzi. [wir/beq]
