Ringkasan Berita
- Pemkab Pasuruan menemui BP TASKIN di Jakarta untuk sinkronisasi program pengentasan kemiskinan.
- Kekurangan ribuan rumah layak huni menjadi perhatian utama dalam audiensi tersebut.
- Normalisasi sungai untuk mengatasi banjir tahunan juga dibahas bersama pemerintah pusat.
- Pemkab Pasuruan segera menyiapkan proposal teknis sebagai tindak lanjut kerja sama.
Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan langkah proaktif dengan menyambangi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) di Jakarta guna mempercepat penanganan persoalan kesejahteraan sosial dan kemiskinan di wilayahnya.
Audiensi strategis tersebut difokuskan pada sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk mengatasi berbagai hambatan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian serius adalah keterbatasan rumah layak huni bagi warga prasejahtera. Menurutnya, kebutuhan renovasi rumah di Pasuruan masih sangat tinggi, sementara kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya terbatas.
“Kabupaten Pasuruan saat ini masih kekurangan ribuan unit rumah layak huni, sementara kemampuan anggaran daerah per tahun sangat terbatas,” ujar Rusdi Sutejo.
Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan, menegaskan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga kurang mampu.
Selain persoalan hunian, Pemkab Pasuruan juga membawa isu normalisasi sungai yang selama ini menjadi pemicu banjir tahunan di sejumlah wilayah. Penyempitan aliran sungai di beberapa titik dinilai membutuhkan penanganan lintas instansi agar dampak kerugian ekonomi masyarakat dapat ditekan.
“Perlunya dilakukan normalisasi sungai karena adanya penyempitan lebar sungai, sehingga kami butuh koordinasi lebih lanjut untuk kewenangan tersebut,” jelas Mas Rusdi.
Normalisasi sungai dianggap mendesak untuk melindungi kawasan permukiman warga serta lahan pertanian produktif dari ancaman banjir saat musim penghujan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BP TASKIN menyambut baik langkah jemput bola yang dilakukan Pemkab Pasuruan. Pemerintah pusat disebut siap membantu memfasilitasi komunikasi dengan kementerian teknis terkait, termasuk pembangunan infrastruktur keselamatan di perlintasan kereta api dan penguatan sektor pemberdayaan masyarakat.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar potensi industri dan pertanian di Kabupaten Pasuruan dapat berkembang lebih optimal dan berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan.
“BP TASKIN menekankan agar data warga diperbarui secara rinci mencakup nama dan alamat agar bantuan yang dikirimkan tepat sasaran,” tambah Bupati.
Validasi data penerima bantuan melalui sistem satu pintu dinilai menjadi langkah penting agar program sosial dan pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Sebagai tindak lanjut audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera menyusun proposal teknis komprehensif yang mencakup program perbaikan rumah tidak layak huni, normalisasi sungai, hingga pembangunan jembatan penyeberangan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat itu diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan melalui intervensi pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. [ada/beq]
